Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt.G/2021/PA.Krw)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Asterina, Annisa Firda
Subject
LAW
Datestamp
2022-04-05 03:33:27
Abstract :
Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri. Harta bersama adalah kekayaan yang didapatkan oleh suami dan istri saat berumah tangga. Pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif Hukum Islam diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, mendapat seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain oleh perjanjian pernikahan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam dan apa akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2064/PDT.G/2021/PA.KRW). Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Analisis Kasus tentang Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam ditentukan berdasarkan Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 2064/PDT.G/2021/PA.KRW akibat hukum setelah diadakannya pembagian harta bersama setelah perceraian adalah pihak hakim tidak memutuskan tentang pemelihaaan anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. / In general, joint property is property obtained during the marriage bond, but sometimes it is a separate property between the results of the husband belonging to the husband and the results of the wife belonging to the wife. Joint property is wealth obtained by husband and wife when they are married. The division of joint property after divorce in the perspective of Islamic law is regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law which explains that a divorced widow or widower gets one-half of the joint property as long as it is not determined otherwise by the marriage agreement. The formulation of the problem in this thesis is how the judge's consideration in determining the distribution of joint assets of husband and wife after divorce is decided by the judge at the Karawang Religious Court in the Perspective of Islamic Law and what are the legal consequences after the distribution of joint assets after divorce (Case Study of the Decision of the Religious Court No. : 2064/PDT.G/2021/PA.KRW). In this paper used normative juridical research methods. The approach used in this research is the Case Analysis approach regarding the Distribution of Joint Assets after Divorce. The results showed that the judge's consideration in determining the distribution of joint assets between husband and wife after divorce decided by the judge at the Karawang Religious Court in the Islamic Law Perspective was determined based on Article 97 determining that divorced widows or widowers each got one-half of the joint property as long as it was not determined. otherwise in the marriage agreement. In the case study of Decision Number 2064/PDT.G/2021/PA.KRW, the legal consequence after the distribution of joint property after divorce is that the judge does not decide on child care in accordance with Article 105 of the Compilation of Islamic Law.
Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri. Harta bersama adalah kekayaan yang didapatkan oleh suami dan istri saat berumah tangga. Pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif Hukum Islam diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, mendapat seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain oleh perjanjian pernikahan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam dan apa akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2064/PDT.G/2021/PA.KRW). Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Analisis Kasus tentang Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam ditentukan berdasarkan Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 2064/PDT.G/2021/PA.KRW akibat hukum setelah diadakannya pembagian harta bersama setelah perceraian adalah pihak hakim tidak memutuskan tentang pemelihaaan anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. / In general, joint property is property obtained during the marriage bond, but sometimes it is a separate property between the results of the husband belonging to the husband and the results of the wife belonging to the wife. Joint property is wealth obtained by husband and wife when they are married. The division of joint property after divorce in the perspective of Islamic law is regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law which explains that a divorced widow or widower gets one-half of the joint property as long as it is not determined otherwise by the marriage agreement. The formulation of the problem in this thesis is how the judge's consideration in determining the distribution of joint assets of husband and wife after divorce is decided by the judge at the Karawang Religious Court in the Perspective of Islamic Law and what are the legal consequences after the distribution of joint assets after divorce (Case Study of the Decision of the Religious Court No. : 2064/PDT.G/2021/PA.KRW). In this paper used normative juridical research methods. The approach used in this research is the Case Analysis approach regarding the Distribution of Joint Assets after Divorce. The results showed that the judge's consideration in determining the distribution of joint assets between husband and wife after divorce decided by the judge at the Karawang Religious Court in the Islamic Law Perspective was determined based on Article 97 determining that divorced widows or widowers each got one-half of the joint property as long as it was not determined. otherwise in the marriage agreement. In the case study of Decision Number 2064/PDT.G/2021/PA.KRW, the legal consequence after the distribution of joint property after divorce is that the judge does not decide on child care in accordance with Article 105 of the Compilation of Islamic Law.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
