Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Penyedia Jasa Layanan Publik Pedulilindungi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Pangaribuan, Thania Theresia
Subject
LAW
Datestamp
2022-10-14 03:18:44
Abstract :
Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak upaya untuk menekan penyebaran virus covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Dalam aplikasi PeduliLindungi, masyarakat akan dimintakan data berupa Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Telepon. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika masyarakat sudah memberikan data pribadinya. Aplikasi PeduliLindungi akan memberikan fasilitas berupa penyediaan sertifikat online serta pengguna aplikasi akan diberikan informasi terkait lokasi yang hendak dikunjunginya untuk menghindari kerumunan sehingga penyebaran covid-19 dapat diminimalisir. Namun, dibalik kemudahan yang diberikan pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi hal tersebut belum dapat menjamin keamanan data pribadi masyarakat saat menggunakan aplikasi PeduliLindugi tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian menggunakan metode ini, penulis menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat saat menggunakan aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi serta seperti apa pertanggungjawaban hukum penyelenggara jasa apabila data pribadi masyarakat megalami kebocoran. Hasil penelitian yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian adalah bahwa Perlindungan Hukum terhadapat Pengguna aplikasi PeduliLindungi dalam hal ini mengenai Data Pribadi masyarakat dapat ditinjau berdasarkan Perjanjian (Syarat dan Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal jika penyedia jasa layanan publik PeduliLindugi gagal menjamin keamanan data pribadi masyarakat, maka pertanggungjawaban penyedia jasa dapat ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, PP PSTE, Permenkominfo, UU ITE serta UU tentang Pelayanan Publik./ In the midst of the current Covid-19 pandemic, all countries including Indonesia are looking for many efforts to suppress the spread of the COVID-19 virus, one of the efforts that have been made by the Government of Indonesia is to create the PeduliLindung application. In the PeduliLindung application, the public will be asked for data in the form of Full Name, Population Identification Number (NIK), and Telephone Number. The PeduliLindung application can be used if the public has provided their personal data. The PeduliLindung application will provide facilities in the form of providing online certificates and application users will be given information regarding the locations they want to visit to avoid crowds so that the spread of COVID-19 can be minimized. However, behind the convenience provided by the government through the PeduliLindung application, this has not been able to guarantee the security of the public's personal data when using the PeduliLindugi application. The research method that the author uses is a normative juridical research with a statutory approach. In research using this method, the authors analyze the legal protection for public personal data when using the PeduliLindungi public service provider application and what the legal liability of service providers will be if the public's personal data is leaked. The results of the research that the authors obtained in conducting the research are that the Legal Protection of PeduliLindung application users in this case regarding the public's Personal Data can be reviewed based on the Agreement (Terms and Conditions contained in the application) and based on the provisions of the legislation in force in Indonesia. In the event that the PeduliLindugi public service provider fails to ensure the security of the public's personal data, the responsibility of the service provider can be reviewed from the Consumer Protection Law, PP PSTE, Permenkominfo, ITE Law and the law on Public Services.
Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak upaya untuk menekan penyebaran virus covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Dalam aplikasi PeduliLindungi, masyarakat akan dimintakan data berupa Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Telepon. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika masyarakat sudah memberikan data pribadinya. Aplikasi PeduliLindungi akan memberikan fasilitas berupa penyediaan sertifikat online serta pengguna aplikasi akan diberikan informasi terkait lokasi yang hendak dikunjunginya untuk menghindari kerumunan sehingga penyebaran covid-19 dapat diminimalisir. Namun, dibalik kemudahan yang diberikan pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi hal tersebut belum dapat menjamin keamanan data pribadi masyarakat saat menggunakan aplikasi PeduliLindugi tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian menggunakan metode ini, penulis menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat saat menggunakan aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi serta seperti apa pertanggungjawaban hukum penyelenggara jasa apabila data pribadi masyarakat megalami kebocoran. Hasil penelitian yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian adalah bahwa Perlindungan Hukum terhadapat Pengguna aplikasi PeduliLindungi dalam hal ini mengenai Data Pribadi masyarakat dapat ditinjau berdasarkan Perjanjian (Syarat dan Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal jika penyedia jasa layanan publik PeduliLindugi gagal menjamin keamanan data pribadi masyarakat, maka pertanggungjawaban penyedia jasa dapat ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, PP PSTE, Permenkominfo, UU ITE serta UU tentang Pelayanan Publik./ In the midst of the current Covid-19 pandemic, all countries including Indonesia are looking for many efforts to suppress the spread of the COVID-19 virus, one of the efforts that have been made by the Government of Indonesia is to create the PeduliLindung application. In the PeduliLindung application, the public will be asked for data in the form of Full Name, Population Identification Number (NIK), and Telephone Number. The PeduliLindung application can be used if the public has provided their personal data. The PeduliLindung application will provide facilities in the form of providing online certificates and application users will be given information regarding the locations they want to visit to avoid crowds so that the spread of COVID-19 can be minimized. However, behind the convenience provided by the government through the PeduliLindung application, this has not been able to guarantee the security of the public's personal data when using the PeduliLindugi application. The research method that the author uses is a normative juridical research with a statutory approach. In research using this method, the authors analyze the legal protection for public personal data when using the PeduliLindungi public service provider application and what the legal liability of service providers will be if the public's personal data is leaked. The results of the research that the authors obtained in conducting the research are that the Legal Protection of PeduliLindung application users in this case regarding the public's Personal Data can be reviewed based on the Agreement (Terms and Conditions contained in the application) and based on the provisions of the legislation in force in Indonesia. In the event that the PeduliLindugi public service provider fails to ensure the security of the public's personal data, the responsibility of the service provider can be reviewed from the Consumer Protection Law, PP PSTE, Permenkominfo, ITE Law and the law on Public Services.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
