Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Historis – Yuridis - Analisis)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Pieris, John
Subject
LAW
Datestamp
2022-06-02 03:57:04
Abstract :
Nama : John Pieris NIM : 1802190807 Judul : Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Kajian Historis ? Yuridis - Analisis) Kata kunci : Kekuasaan legislatif, kewenangan proporsional, penguatan fungsi legislasi, mekanisme checks and balances. Banyak karya ilmiah yang sudah dihasilkan para penulis dalam bidang hukum tata negara dan politik mengenai kekuasaan dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, termasuk di dalamnya bagaimana menjalankan sistem checks and balances, terutama dengan kekuasaan eksekutif yang sangat dominan peranannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang ditulis dalam banyak literatur, ditemukan betapa dominannya pihak eksekutif atau pemerintah yang pernah memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif berperan sangat besar dalam melahirkan berbagai produk hukum, dimulai dari konstitusi, dekrit, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Monopoli kekuasaan eksekutif itu sudah barang tentu, dengan sendirinya mendominasi fungsi legislasi, terutama dalam pembuatan undang-undang yang sebenarnya menjadi domain kekuasaan legislatif. Dampak yang ditimbulkannya adalah substansi hukum (legal substance) atau materi muatan undang-undang lebih banyak ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Kekuasaan Eksekutif. Karena itulah, dengan berbagai upaya konstitusional, reformasi konstitusi telah dilakukan untuk mengembalikan kekuasaan membentuk undangundang ke Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan tesis ini adalah historis ? yuridis ? analisis yang terfokus pada pengkajian terhadap berbagai produk hukum, asas-asas hukum, kaidah (norma) hukum yang didukung dengan data-data dan pendapat-pendapat para ahli, pemerhati dan praktisi hukum digunakan untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam dan analisa yang lebih tajam terhadap berbagai produk hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan legislatif dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama bagaimana dan apa alasanalasan terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif. Pendekatan ini menjadi penting untuk merumuskan perspektif baru kekuasaan legislatif secara normatif-kualitatif dalam mengupayakan terciptanya paradigma baru dalam memperkuat kekuasaan legislatif di tangan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sesuai dengan konsep pemisahan organ kekuasaan dan pembagian fungsi dari tiga lembaga negara utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan konsep permasalahan hukum yang dikombinasikan dengan pembagian fungsi yang dijalankan secara proporsional dan terkordinasi dengan baik, maka sistem pemerintahan negara yang lebih demokratis dapat berjalan dengan baik./ Name : John Pieris (NIM) : 1802190807 Title : Legislative Power Shifting in The Constitutional System in Indonesia (Historical - Juridical - Analysis Study) Keywords : Legislative power, Proportional Authority, Legislation Function Reinforcement, Checks and Balances Mechanism. Many scientific works have been generated by literati in the fields of constitutional and political law pertaining to House of Regional Representative (DPD RI) legislation power and function in the constitutional law system in Indonesia, including how to run check and balances system; mainly with the executive power having a very dominant role in the formation of laws. In the history of constitutional law in Indonesia written in a lot of literature, it was found that how dominant was executive or government who had held and exercised executive power, played a very large role in producing various legal products; started from the constitution, decrees, laws and government regulations in lieu of laws. The executive power monopoly, certainly by itself dominate legislation function, especially in the making of laws which become the domain of legislative power. The impact caused is the legal substance or legal content, more determined by the president as a chief of executive power. Therefore, with various constitutional efforts, constitutional reform has been carried out to restore the power in forming the laws to Parliament, DPR RI (The House of Representatives). The research method used in this study, and then followed by the writing of a thesis is a historical - juridical - analysis, which focuses on the study of various legal products. Legal principles and rules (norms) supported by data and opinions of experts, observers and legal practitioners, are used for profound study and incisive analysis toward various legal products and legislation governing about legislative power in the history of constitutional law in Indonesia, especially how and what the reasons of legislative power shifting. This approach becomes important to formulate a new perspective of legislative power normatively-qualitatively in seeking to create a ne
Nama : John Pieris NIM : 1802190807 Judul : Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Kajian Historis ? Yuridis - Analisis) Kata kunci : Kekuasaan legislatif, kewenangan proporsional, penguatan fungsi legislasi, mekanisme checks and balances. Banyak karya ilmiah yang sudah dihasilkan para penulis dalam bidang hukum tata negara dan politik mengenai kekuasaan dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, termasuk di dalamnya bagaimana menjalankan sistem checks and balances, terutama dengan kekuasaan eksekutif yang sangat dominan peranannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang ditulis dalam banyak literatur, ditemukan betapa dominannya pihak eksekutif atau pemerintah yang pernah memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif berperan sangat besar dalam melahirkan berbagai produk hukum, dimulai dari konstitusi, dekrit, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Monopoli kekuasaan eksekutif itu sudah barang tentu, dengan sendirinya mendominasi fungsi legislasi, terutama dalam pembuatan undang-undang yang sebenarnya menjadi domain kekuasaan legislatif. Dampak yang ditimbulkannya adalah substansi hukum (legal substance) atau materi muatan undang-undang lebih banyak ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Kekuasaan Eksekutif. Karena itulah, dengan berbagai upaya konstitusional, reformasi konstitusi telah dilakukan untuk mengembalikan kekuasaan membentuk undangundang ke Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan tesis ini adalah historis ? yuridis ? analisis yang terfokus pada pengkajian terhadap berbagai produk hukum, asas-asas hukum, kaidah (norma) hukum yang didukung dengan data-data dan pendapat-pendapat para ahli, pemerhati dan praktisi hukum digunakan untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam dan analisa yang lebih tajam terhadap berbagai produk hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan legislatif dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama bagaimana dan apa alasanalasan terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif. Pendekatan ini menjadi penting untuk merumuskan perspektif baru kekuasaan legislatif secara normatif-kualitatif dalam mengupayakan terciptanya paradigma baru dalam memperkuat kekuasaan legislatif di tangan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sesuai dengan konsep pemisahan organ kekuasaan dan pembagian fungsi dari tiga lembaga negara utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan konsep permasalahan hukum yang dikombinasikan dengan pembagian fungsi yang dijalankan secara proporsional dan terkordinasi dengan baik, maka sistem pemerintahan negara yang lebih demokratis dapat berjalan dengan baik./ Name : John Pieris (NIM) : 1802190807 Title : Legislative Power Shifting in The Constitutional System in Indonesia (Historical - Juridical - Analysis Study) Keywords : Legislative power, Proportional Authority, Legislation Function Reinforcement, Checks and Balances Mechanism. Many scientific works have been generated by literati in the fields of constitutional and political law pertaining to House of Regional Representative (DPD RI) legislation power and function in the constitutional law system in Indonesia, including how to run check and balances system; mainly with the executive power having a very dominant role in the formation of laws. In the history of constitutional law in Indonesia written in a lot of literature, it was found that how dominant was executive or government who had held and exercised executive power, played a very large role in producing various legal products; started from the constitution, decrees, laws and government regulations in lieu of laws. The executive power monopoly, certainly by itself dominate legislation function, especially in the making of laws which become the domain of legislative power. The impact caused is the legal substance or legal content, more determined by the president as a chief of executive power. Therefore, with various constitutional efforts, constitutional reform has been carried out to restore the power in forming the laws to Parliament, DPR RI (The House of Representatives). The research method used in this study, and then followed by the writing of a thesis is a historical - juridical - analysis, which focuses on the study of various legal products. Legal principles and rules (norms) supported by data and opinions of experts, observers and legal practitioners, are used for profound study and incisive analysis toward various legal products and legislation governing about legislative power in the history of constitutional law in Indonesia, especially how and what the reasons of legislative power shifting. This approach becomes important to formulate a new perspective of legislative power normatively-qualitatively in seeking to create a ne
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
