Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 149/Pdt.Sus
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Angel, Erika Michelle
Subject
LAW
Datestamp
2022-06-22 08:55:30
Abstract :
A. Nama Mahasiswa : Erika Michelle Angel B. Nomor Induk Mahasiswa : 1902190018 C. Judul Tesis : ?TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 70 UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN? ?(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 149/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng)? D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi E. Jumlah Halaman : 125 F. Daftar Bacaan : Buku, Perundang-Undangan, Jurnal, Internet H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Gindo L. Tobing S.H., M.H 2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H I. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen (pembeli), pelaku usaha (developer), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) I. Ringkasan isi : Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, namun belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman..Dalam kegiatan usaha perumahan, pelaku usaha menggunakan berbagai cara mempromosikan produk mereka, untuk menarik perhatian para calon pembeli. Kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai media promosi seperti brosur, iklan, dan janji yang disampaikan oleh pelaku usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya informasi yang didapat dari media promosi tidak nyata dan jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda oleh konsumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dalam pembelian perumahan. Ketiadaan pengaturan tentang tata cara diajukannya keberatan menjadi hambatan bagi pengadilan negeri dalam melakukan upaya pemeriksaan keberatan oleh karena itu dengan dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 mengenai ?Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK?, maka diperoleh persamaan pandangan dalam menafsirkan suatu peraturan. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat final dan mengikat./ A. Student Name : Erika Michelle Angel B. Student Identification Number : 1902190018 C. Thesis Title : ?JURIDIC REVIEW CANCELLATION ARBITRATION AWARD UNDER ARTICLE 70 OF THE LAW NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN ACTORS BUSINESS WITH CONSUMERS? ?(Study of the Decision of the Tangerang District Court No 149/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng)? D. Specialty Program: Economic Law E. Number of Pages : 125 F. Reading List: Books, Legislation, Journals, Internet H. Supervisor : 1. Dr. Gindo L. Tobing S.H., M.H 2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H I. Keywords: Consumer Protection, Consumer (buyer), business actor (developer), Entity Consumer Dispute Resolution (BPSK) I. Summary of contents: The house is a basic human need, but not all community members can enjoy and get a decent home, healthy, safe and comfortable..In housing business activities, business actors use various means of promoting their products, to attract the attention of potential buyers. Promotional activities are carried out through various promotional media such as brochures, advertisements, and promises delivered by business actors, but in practice the information obtained from promotional media is not real and clear, causing different perceptions by consumers. In this study, the method used is juridical normative, namely by reviewing the applicable legal regulations including the norms and principles contained in the regulations relating to consumer protection law in purchasing housing area. The absence of regulation regarding the procedure for filing an objection become an obstacle for the district court in making efforts examination of objections, therefore with the issuance of Regulations 2006 Supreme Court regarding ?Procedure for Filing Objections? Against the BPSK Decision", it is obtained that there is a common view in interpret a rule. Mediation and conciliation decisions can be matched by the existence of a peace (dading) outside the court or in court so that the decision is final and binding.
A. Nama Mahasiswa : Erika Michelle Angel B. Nomor Induk Mahasiswa : 1902190018 C. Judul Tesis : ?TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 70 UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN? ?(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 149/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng)? D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi E. Jumlah Halaman : 125 F. Daftar Bacaan : Buku, Perundang-Undangan, Jurnal, Internet H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Gindo L. Tobing S.H., M.H 2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H I. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen (pembeli), pelaku usaha (developer), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) I. Ringkasan isi : Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, namun belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman..Dalam kegiatan usaha perumahan, pelaku usaha menggunakan berbagai cara mempromosikan produk mereka, untuk menarik perhatian para calon pembeli. Kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai media promosi seperti brosur, iklan, dan janji yang disampaikan oleh pelaku usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya informasi yang didapat dari media promosi tidak nyata dan jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda oleh konsumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dalam pembelian perumahan. Ketiadaan pengaturan tentang tata cara diajukannya keberatan menjadi hambatan bagi pengadilan negeri dalam melakukan upaya pemeriksaan keberatan oleh karena itu dengan dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 mengenai ?Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK?, maka diperoleh persamaan pandangan dalam menafsirkan suatu peraturan. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat final dan mengikat./ A. Student Name : Erika Michelle Angel B. Student Identification Number : 1902190018 C. Thesis Title : ?JURIDIC REVIEW CANCELLATION ARBITRATION AWARD UNDER ARTICLE 70 OF THE LAW NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN ACTORS BUSINESS WITH CONSUMERS? ?(Study of the Decision of the Tangerang District Court No 149/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng)? D. Specialty Program: Economic Law E. Number of Pages : 125 F. Reading List: Books, Legislation, Journals, Internet H. Supervisor : 1. Dr. Gindo L. Tobing S.H., M.H 2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H I. Keywords: Consumer Protection, Consumer (buyer), business actor (developer), Entity Consumer Dispute Resolution (BPSK) I. Summary of contents: The house is a basic human need, but not all community members can enjoy and get a decent home, healthy, safe and comfortable..In housing business activities, business actors use various means of promoting their products, to attract the attention of potential buyers. Promotional activities are carried out through various promotional media such as brochures, advertisements, and promises delivered by business actors, but in practice the information obtained from promotional media is not real and clear, causing different perceptions by consumers. In this study, the method used is juridical normative, namely by reviewing the applicable legal regulations including the norms and principles contained in the regulations relating to consumer protection law in purchasing housing area. The absence of regulation regarding the procedure for filing an objection become an obstacle for the district court in making efforts examination of objections, therefore with the issuance of Regulations 2006 Supreme Court regarding ?Procedure for Filing Objections? Against the BPSK Decision", it is obtained that there is a common view in interpret a rule. Mediation and conciliation decisions can be matched by the existence of a peace (dading) outside the court or in court so that the decision is final and binding.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
