Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Demi Mewujudkan Keadilan Pemilu
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sinaga, Maria Amelia
Subject
LAW
Datestamp
2022-06-27 01:58:06
Abstract :
Nama : Maria Amelia Sinaga, S.H. NIM : 1802190052 Judul : Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Demi Mewujudkan Keadilan Pemilu Abstrak Penelitian ini mengkaji terkait problematika penegakan hukum pidana Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan berfokus pada kebijakan kriminal atau politik hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana Pemilu di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Adapun metode analisis yang dipergunakan adalah analisis dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, adanya problematika dalam pengaturan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni adanya kriminalisasi dalam pidana Pemilu, pengaturan subjek hukum pidana yang banyak menyasar kepada Penyelenggara Pemilu, tidak diaturnya pidana minimal dan maksimal, terdapatnya pasal-pasal pidana yang tidak implementatif dalam penegakannya, tidak adanya perubahan batas waktu penanganan tindak pidana Pemilu di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan. Kedua bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum harus menghadirkan aturan yang efektif dalam penanggulangan tindak pidana Pemilu yakni melalui kebijakan kriminal dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium dalam penerapan sanksi pidana serta dibutuhkannya perbaikan secara simultan dan sistematis tidak saja terhadap substansi hukum, tetapi juga struktur hukum dan budaya hukum dalam penyelenggaraan Pemilu demi mewujudkan keadilan Pemilu. Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Kebijakan Kriminal, Keadilan Pemilu./ This research examines the problematics of the enforcement of election criminal law as contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, with a focus on criminal policy in the context of overcoming election crimes in Indonesia. The problems of election law are not only related to regulated criminal norms, but also with the handling mechanisms and institutions involved in their enforcement. This research utilizes legal research methods with a statute approach, a case approach, and a historical approach. By applying qualitative analysis, the results of the study conclude two important things. First, there are problems in regulating election crimes as contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely the existence of criminalization in election crimes, the subjects of criminal law mostly target election organizers, the absence of minimum and maximum criminal sanction, and the unchanged time limit for handling election crimes at the level of investigation, prosecution and trial in court. Second, as a law-based country, Indonesia must present effective rules in overcoming election crimes, namely through criminal policies by prioritizing the principle of ultimum remidium in the application of criminal sanctions and the need for simultaneous and systematic improvements, not only to the legal substance, but also the legal structure and legal culture in the election administration, for the sake of realizing electoral justice. Keywords: criminal policy, election law, election crimes, electoral justice
Nama : Maria Amelia Sinaga, S.H. NIM : 1802190052 Judul : Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Demi Mewujudkan Keadilan Pemilu Abstrak Penelitian ini mengkaji terkait problematika penegakan hukum pidana Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan berfokus pada kebijakan kriminal atau politik hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana Pemilu di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Adapun metode analisis yang dipergunakan adalah analisis dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, adanya problematika dalam pengaturan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni adanya kriminalisasi dalam pidana Pemilu, pengaturan subjek hukum pidana yang banyak menyasar kepada Penyelenggara Pemilu, tidak diaturnya pidana minimal dan maksimal, terdapatnya pasal-pasal pidana yang tidak implementatif dalam penegakannya, tidak adanya perubahan batas waktu penanganan tindak pidana Pemilu di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan. Kedua bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum harus menghadirkan aturan yang efektif dalam penanggulangan tindak pidana Pemilu yakni melalui kebijakan kriminal dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium dalam penerapan sanksi pidana serta dibutuhkannya perbaikan secara simultan dan sistematis tidak saja terhadap substansi hukum, tetapi juga struktur hukum dan budaya hukum dalam penyelenggaraan Pemilu demi mewujudkan keadilan Pemilu. Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Kebijakan Kriminal, Keadilan Pemilu./ This research examines the problematics of the enforcement of election criminal law as contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, with a focus on criminal policy in the context of overcoming election crimes in Indonesia. The problems of election law are not only related to regulated criminal norms, but also with the handling mechanisms and institutions involved in their enforcement. This research utilizes legal research methods with a statute approach, a case approach, and a historical approach. By applying qualitative analysis, the results of the study conclude two important things. First, there are problems in regulating election crimes as contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely the existence of criminalization in election crimes, the subjects of criminal law mostly target election organizers, the absence of minimum and maximum criminal sanction, and the unchanged time limit for handling election crimes at the level of investigation, prosecution and trial in court. Second, as a law-based country, Indonesia must present effective rules in overcoming election crimes, namely through criminal policies by prioritizing the principle of ultimum remidium in the application of criminal sanctions and the need for simultaneous and systematic improvements, not only to the legal substance, but also the legal structure and legal culture in the election administration, for the sake of realizing electoral justice. Keywords: criminal policy, election law, election crimes, electoral justice
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
