Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pada Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst, Jo Putusan No. 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Dan Putusan No. 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Jo Putusan No. 749
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Gaol, Royana Lumban
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-08 03:38:22
Abstract :
A. Nama : Royana Lumban Gaol B. NIM : 1902190029 C. Judul : PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA PADA DEBITOR PAILIT DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan No. 13/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst, Jo Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan No. 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Jo Putusan No. 749k/Pdt. Sus-pailit/2016) Kata kunci : Asas Kelangsungan Usaha, Debitor Pailit, Perkara Kepailitan Di dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU, pengertian asas kelangsungan usaha adalah memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Berdasarkan pengertian tersebut, asas kelangsungan usaha di Indonesia diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Seharusnya penerapan asas kelangsungan usaha dimaknai secara lebih luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit. Metode penelitian dari penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Dalam perkara kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal membuktikan bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia memerlukan adanya tes insolvensi untuk menentukkan apakah suatu perusahaan masih solven atau tidak. Dengan menerapkan metode tes insolvensi sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim, maka akan melindungi kepentingan debitor yang masih dalam kondisi solven agar tidak dinyatakan pailit hanya dengan dua syarat sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Melalui tes insolvensi juga akan dapat membedakan antara debitor yang ?tidak mampu membayar? dengan debitor yang ?tidak mau membayar? utangnya. Keadaan tidak mampu ini harus didefinisikan sebagai usaha untuk pertama, mencegah itikad buruk dari pemohon pailit terhadap suatu perseroan yang nyata-nyata masih mampu untuk terus beroperasi dan kedua, untuk melindungi secara hukum debitor yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya./ A. Name : Royana Lumban Gaol B. NIM : 1902190029 C. Title : IMPLEMENTATION OF ON GOING CONCERN PRINCIPLES IN PAILIT DEBITORS IN CLAIMENTS (Study Sentence Decision Number 13/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst jo Number 808 K/Pdt.Sus- Pailit/2017 And Decision Number 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst jo Number 749k / Pdt.Sus-pailit/ 2016) D. Key Words : Principles of Business Continuity, Bankrupt Debtor, Bankruptcy Case In the General Explanation of UUK-PKPU, the definition of the principle of business continuity is to allow prospective debtor companies to continue. Based on this definition, the principle of business continuity in Indonesia is given in the context of a company that has been declared bankrupt. The application of the principle of business continuity should be interpreted more broadly, which also includes the entire process of making a bankruptcy decision. The research method of this research is juridical normative, namely a study that emphasizes the science of law, especially 2me4 al cxamiming Yepal printipiss | piintipiss seikied Yo Kie problem of Business Continuity Principles in Bankruptcy Cases. Sources of data from this study use secondary data including primary legal materials such as statutory regulations, and secondary legal materials such as research, journals, scientific works of scholars, and others. The results showed that in the case of PT. Multicon Indrajaya Terminal proves that the Indonesian Narcotics Law reguires an insolvency test to determine whether a company is still solvent or not. By applying the insolvency test method before the petition application is examined by the judge, it will protect the interests of debtors who are still in a solvent condition so that they are not declared as pitiable under only two simple conditions as regulated in Article 2 paragraph (1) of the UUK-PKPU. Through the insolvency test, it will also be able to distinguish between debtors who are "unable to pay" and debtors who are "unwilling to pay" their debts. This condition of inability must be defined as an attempt to first prevent bad faith from the applicant against a company that is clearly still capable of continuing to operate and second, to legally protect debtors who still have good faith in settling their debts to be able to carry out their debts. his efforts.
A. Nama : Royana Lumban Gaol B. NIM : 1902190029 C. Judul : PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA PADA DEBITOR PAILIT DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan No. 13/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst, Jo Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan No. 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Jo Putusan No. 749k/Pdt. Sus-pailit/2016) Kata kunci : Asas Kelangsungan Usaha, Debitor Pailit, Perkara Kepailitan Di dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU, pengertian asas kelangsungan usaha adalah memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Berdasarkan pengertian tersebut, asas kelangsungan usaha di Indonesia diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Seharusnya penerapan asas kelangsungan usaha dimaknai secara lebih luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit. Metode penelitian dari penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Dalam perkara kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal membuktikan bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia memerlukan adanya tes insolvensi untuk menentukkan apakah suatu perusahaan masih solven atau tidak. Dengan menerapkan metode tes insolvensi sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim, maka akan melindungi kepentingan debitor yang masih dalam kondisi solven agar tidak dinyatakan pailit hanya dengan dua syarat sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Melalui tes insolvensi juga akan dapat membedakan antara debitor yang ?tidak mampu membayar? dengan debitor yang ?tidak mau membayar? utangnya. Keadaan tidak mampu ini harus didefinisikan sebagai usaha untuk pertama, mencegah itikad buruk dari pemohon pailit terhadap suatu perseroan yang nyata-nyata masih mampu untuk terus beroperasi dan kedua, untuk melindungi secara hukum debitor yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya./ A. Name : Royana Lumban Gaol B. NIM : 1902190029 C. Title : IMPLEMENTATION OF ON GOING CONCERN PRINCIPLES IN PAILIT DEBITORS IN CLAIMENTS (Study Sentence Decision Number 13/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst jo Number 808 K/Pdt.Sus- Pailit/2017 And Decision Number 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst jo Number 749k / Pdt.Sus-pailit/ 2016) D. Key Words : Principles of Business Continuity, Bankrupt Debtor, Bankruptcy Case In the General Explanation of UUK-PKPU, the definition of the principle of business continuity is to allow prospective debtor companies to continue. Based on this definition, the principle of business continuity in Indonesia is given in the context of a company that has been declared bankrupt. The application of the principle of business continuity should be interpreted more broadly, which also includes the entire process of making a bankruptcy decision. The research method of this research is juridical normative, namely a study that emphasizes the science of law, especially 2me4 al cxamiming Yepal printipiss | piintipiss seikied Yo Kie problem of Business Continuity Principles in Bankruptcy Cases. Sources of data from this study use secondary data including primary legal materials such as statutory regulations, and secondary legal materials such as research, journals, scientific works of scholars, and others. The results showed that in the case of PT. Multicon Indrajaya Terminal proves that the Indonesian Narcotics Law reguires an insolvency test to determine whether a company is still solvent or not. By applying the insolvency test method before the petition application is examined by the judge, it will protect the interests of debtors who are still in a solvent condition so that they are not declared as pitiable under only two simple conditions as regulated in Article 2 paragraph (1) of the UUK-PKPU. Through the insolvency test, it will also be able to distinguish between debtors who are "unable to pay" and debtors who are "unwilling to pay" their debts. This condition of inability must be defined as an attempt to first prevent bad faith from the applicant against a company that is clearly still capable of continuing to operate and second, to legally protect debtors who still have good faith in settling their debts to be able to carry out their debts. his efforts.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
