Problematika Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Berkaitan Dengan Hak Terpidana Mati Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dan Grasi Dari Aspek Kepastian Hukum
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Matulatuwa, Rusdianto
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-08 03:38:08
Abstract :
Nama : RUSDIANTO MATULATUWA NIM : 1902190008 Program Studi / Kekhususan : Hukum / Hukum Pidana Judul Tesis : Problematika Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Berkaitan Dengan Hak Terpidana Mati Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali dan Grasi dari Aspek Kepastian Hukum. Istilah penundaan pidana mati digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan dimana terpidana pidana mati belum dilaksanakan eksekusinya. Penundaan pidana mati terkendala karena adanya pengaturan hukum yang telah memberikan jalan dan ruang untuk para pencari keadilan berupa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan/atau grasi. Namun demikian, hal tersebut justru menjadi celah hukum dan preseden buruk berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali dan grasi sehingga tujuan dari asas kepastian hukum dalam eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati. Ini senada dengan adagium ubi jus incertum, ibi jus nullum: hukum yang tidak pasti bukanlah hukum/dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang mengola data sekunder. Hal penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Pengaturan pidana mati di Indonesia tersebar dalam berbagai undangundang baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian, tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana diatur diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (?UU 2/PNPS/1964?). Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. 2). Problematika hukum pada proses eksekusi pidana mati muncul sejak adanya beberapa ketentuan di antaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015 yang keduanya menghapuskan ketentuan tentang pengajuan peninjauan kembali dan grasi. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan tenggang waktu proses peninjauan Kembali dan grasi menjadi tak terbatas dan tidak ada kepastian hukum. Untuk memberikan solusi atas problematika hambatan yang sering dialami Kejaksaan dalam hal melakukan eksekusi terpidana mati karena sebelumnya tidak diaturnya jangka waktu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan/atau grasi, maka perlu dilakukan perubahan pengaturan khsususnya berkaitan dengan jangka waktu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan/atau permohonan grasi tersebut. Kata Kunci : Eksekusi Pidana Mati, Hak Terpidana Mati, Peninjauan Kembali, Grasi, Kepastian Hukum./ Name : RUSDIANTO MATULATUWA Student ID No. : 1902190008 Study Program / Major : Criminal Law / Law Title of Thesis : Problems in the Implementation of Death Penalty in Relation to the Rights of Death Convicts in Submission of Judicial Review and Clemency from Legal Certainty Aspects. The term postponement of death penalty is used to describe a situation where the death penalty convict has not been executed. Postponement of the death penalty is constrained due to the existence of legal arrangements that have provided avenues and spaces for justice seekers in the form of extraordinary legal remedies for reconsideration and / or clemency. However, this has actually become a legal loophole and a bad precedent related to the grace period for submission of reconsideration and clemency so that the objective of the principle of legal certainty in the execution of death row inmates. This is in line with the adagium of sweet potato jus incertum, ibi jus nullum: uncertain law is not law / where there is no legal certainty, there is no law. Therefore, it is interesting to do research, using normative juridical research methods with descriptive analytical characteristics that manage secondary data. This research shows that: 1) The regulation of capital punishment in Indonesia is spread out in various laws both within the Criminal Code and outside the Criminal Code. Then, the procedure for implementing the death penalty or death penalty as regulated in Law Act no. 2 / PNPS / 1964 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty Imposed by Courts within the General and Military Courts ("Law 2 / PNPS / 1964"). A more technical arrangement regarding the execution of the death penalty is regulated in the Chief of Police Regulation No. 12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of Death Penalty. 2). Legal problems in the death penalty execution process have emerged since the existence of several provisions including the Constitutional Court Decision Number: 34 / PUU-XI / 2013 and the Constitutional Court Decision Number: 107 / PUU-XIII / 2015, both of which abolished the provisions on submission of reconsideration and clemency. . This can also result in an unlimited period of time for the clemency review process and there is no le
Nama : RUSDIANTO MATULATUWA NIM : 1902190008 Program Studi / Kekhususan : Hukum / Hukum Pidana Judul Tesis : Problematika Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Berkaitan Dengan Hak Terpidana Mati Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali dan Grasi dari Aspek Kepastian Hukum. Istilah penundaan pidana mati digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan dimana terpidana pidana mati belum dilaksanakan eksekusinya. Penundaan pidana mati terkendala karena adanya pengaturan hukum yang telah memberikan jalan dan ruang untuk para pencari keadilan berupa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan/atau grasi. Namun demikian, hal tersebut justru menjadi celah hukum dan preseden buruk berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali dan grasi sehingga tujuan dari asas kepastian hukum dalam eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati. Ini senada dengan adagium ubi jus incertum, ibi jus nullum: hukum yang tidak pasti bukanlah hukum/dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang mengola data sekunder. Hal penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Pengaturan pidana mati di Indonesia tersebar dalam berbagai undangundang baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian, tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana diatur diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (?UU 2/PNPS/1964?). Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. 2). Problematika hukum pada proses eksekusi pidana mati muncul sejak adanya beberapa ketentuan di antaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015 yang keduanya menghapuskan ketentuan tentang pengajuan peninjauan kembali dan grasi. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan tenggang waktu proses peninjauan Kembali dan grasi menjadi tak terbatas dan tidak ada kepastian hukum. Untuk memberikan solusi atas problematika hambatan yang sering dialami Kejaksaan dalam hal melakukan eksekusi terpidana mati karena sebelumnya tidak diaturnya jangka waktu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan/atau grasi, maka perlu dilakukan perubahan pengaturan khsususnya berkaitan dengan jangka waktu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan/atau permohonan grasi tersebut. Kata Kunci : Eksekusi Pidana Mati, Hak Terpidana Mati, Peninjauan Kembali, Grasi, Kepastian Hukum./ Name : RUSDIANTO MATULATUWA Student ID No. : 1902190008 Study Program / Major : Criminal Law / Law Title of Thesis : Problems in the Implementation of Death Penalty in Relation to the Rights of Death Convicts in Submission of Judicial Review and Clemency from Legal Certainty Aspects. The term postponement of death penalty is used to describe a situation where the death penalty convict has not been executed. Postponement of the death penalty is constrained due to the existence of legal arrangements that have provided avenues and spaces for justice seekers in the form of extraordinary legal remedies for reconsideration and / or clemency. However, this has actually become a legal loophole and a bad precedent related to the grace period for submission of reconsideration and clemency so that the objective of the principle of legal certainty in the execution of death row inmates. This is in line with the adagium of sweet potato jus incertum, ibi jus nullum: uncertain law is not law / where there is no legal certainty, there is no law. Therefore, it is interesting to do research, using normative juridical research methods with descriptive analytical characteristics that manage secondary data. This research shows that: 1) The regulation of capital punishment in Indonesia is spread out in various laws both within the Criminal Code and outside the Criminal Code. Then, the procedure for implementing the death penalty or death penalty as regulated in Law Act no. 2 / PNPS / 1964 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty Imposed by Courts within the General and Military Courts ("Law 2 / PNPS / 1964"). A more technical arrangement regarding the execution of the death penalty is regulated in the Chief of Police Regulation No. 12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of Death Penalty. 2). Legal problems in the death penalty execution process have emerged since the existence of several provisions including the Constitutional Court Decision Number: 34 / PUU-XI / 2013 and the Constitutional Court Decision Number: 107 / PUU-XIII / 2015, both of which abolished the provisions on submission of reconsideration and clemency. . This can also result in an unlimited period of time for the clemency review process and there is no le
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
