Sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rusun Dengan Peraturan Tentang Pembangunan Rusun Dikaitkan Dengan Kepastian Perlindungan Hukum Konsumen Studi Pada Rumah Susun DKI Jakarta
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sihombing, Sahat M.
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-08 03:38:26
Abstract :
Nama : SAHAT M. SIHOMBING NIM : 1902190015 Judul :SINKRONISASI UU NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUSUN DENGAN PERATURAN TENTANG PEMBANGUNAN RUSUN DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (STUDI PADA RUMAH SUSUN DKI JAKARTA). Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun mengatur pembangunan rusun dapat dilakukan setelah pelaku pembangunan (developer) memenuhi syarat status hak atas kepemilikan tanah dan IMB. Dalam prakteknya, pembangunan rusun di DKI Jakarta dapat dilakukan sebelum memiliki IMB, sesuai dengan aturan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh IPB dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta, sehingga pada prakteknya banyak terjadi pelanggaran persyaratan teknis rusun misalnya persyaratan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, pelanggaran persyaratan teknis ini menyebabkan proses penerbitan menjadi terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi UU Rusun dikaitkan dengan kepastian perlindungan hukum konsumen. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian Pendekatan Perundang-Undangan menggunakan jenis eksplanatori, unit sampel berupa sebagian masyarakat DKI Jakarta yang pernah membeli apartment di DKI Jakarta, dengan populasi sebanyak N=3984 konsumen. Pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling, besar sampel dihitung dengan rumus Slovin, di peroleh sampel n=170. Instrumen penelitian berupa kuesioner, menggunakan Skala Likert, dengan 5 butir respon. Evaluasi kuesioner dilakukan dengan 3 tahapan yaitu Pra Test, Expert Test dan Pilot Test serta uji validitas dan reliabilitas konstruk, dan diperoleh bahwa kuesioner valid dan reliabel. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan analisis WarpPLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sinkronisasi UU Rusun berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Developer. (2) Sinkronisasi UU Rusun berpengaruh signifikan positif terhadap Perlindungan Konsumen. (3) Perilaku Developer berpengaruh signifikan positif terhadap Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Sinkronisasi, UU Rusun, Perlindungan Konsumen./ Name : SAHAT M. SIHOMBING NIM : 1902190015 Title : SYNCHRONIZATION ANALYSIS LAW NO 20 OF 2011 CONCERNING REGULATIONS WITH REGULATIONS CONCERNING CONSTRUCTION OF CONSUMER LEGAL PROTECTION (STUDY ON DRAWING HOUSE DKI JAKARTA). Article 28 of the Flat Law regulates that the construction of a flat can be carried out after the developer (developer) meets the requirements for the status of land ownership rights and building construction permits. In practice, the construction of flat in DKI Jakarta can be carried out before having an according to the rules in the Governor of DKI Jakarta Decree Number 76 of 2000 concerning Procedures for Obtaining, IPB and the Feasibility of Using Buildings in DKI Jakarta Province, so that in practice there are many violations of technical requirements. rusun, for example, the requirements for the Building Floor Coefficient, the Basic Building Coefficient, violations of these technical requirements caused the issuance process to be hampered. This study aims to determine the synchronization of Law Number 20 Year 2011 concerning Flat with the certainty of consumer legal protection. The research method used normative juridical and empirical juridical. This juridical empirical research uses explanatory type, the sample unit is some of the people of DKI Jakarta who have bought apartments in DKI Jakarta, with a population of N = 3,984 consumers. Sampling using probability sampling method, the sample size is calculated by the Slovin formula, obtained a sample of n = 170. The research instrument was a questionnaire, using a Likert scale, with 5 response items. The evaluation of the questionnaire was carried out in 3 stages, namely the pre-test, the expert test and the pilot test, as well as the construct validity and reliability, and it was found that the questionnaire was valid and reliable. Data analysis was carried out descriptively and inferentially using the WarpPLS (Partial Least Square) analysis. The results showed that: (1) Synchronization of Law no. 20 of 2011 has a significant positive effect on Developer Behavior. (2) Synchronization of Law no. 20 of 2011 has a significant positive effect on Consumer Protection. (3) Developer behavior has a significant positive effect on Consumer Protection. Keywords: Synchronization, Flat Law, Consumer Protection
Nama : SAHAT M. SIHOMBING NIM : 1902190015 Judul :SINKRONISASI UU NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUSUN DENGAN PERATURAN TENTANG PEMBANGUNAN RUSUN DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (STUDI PADA RUMAH SUSUN DKI JAKARTA). Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun mengatur pembangunan rusun dapat dilakukan setelah pelaku pembangunan (developer) memenuhi syarat status hak atas kepemilikan tanah dan IMB. Dalam prakteknya, pembangunan rusun di DKI Jakarta dapat dilakukan sebelum memiliki IMB, sesuai dengan aturan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh IPB dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta, sehingga pada prakteknya banyak terjadi pelanggaran persyaratan teknis rusun misalnya persyaratan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, pelanggaran persyaratan teknis ini menyebabkan proses penerbitan menjadi terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi UU Rusun dikaitkan dengan kepastian perlindungan hukum konsumen. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian Pendekatan Perundang-Undangan menggunakan jenis eksplanatori, unit sampel berupa sebagian masyarakat DKI Jakarta yang pernah membeli apartment di DKI Jakarta, dengan populasi sebanyak N=3984 konsumen. Pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling, besar sampel dihitung dengan rumus Slovin, di peroleh sampel n=170. Instrumen penelitian berupa kuesioner, menggunakan Skala Likert, dengan 5 butir respon. Evaluasi kuesioner dilakukan dengan 3 tahapan yaitu Pra Test, Expert Test dan Pilot Test serta uji validitas dan reliabilitas konstruk, dan diperoleh bahwa kuesioner valid dan reliabel. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan analisis WarpPLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sinkronisasi UU Rusun berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Developer. (2) Sinkronisasi UU Rusun berpengaruh signifikan positif terhadap Perlindungan Konsumen. (3) Perilaku Developer berpengaruh signifikan positif terhadap Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Sinkronisasi, UU Rusun, Perlindungan Konsumen./ Name : SAHAT M. SIHOMBING NIM : 1902190015 Title : SYNCHRONIZATION ANALYSIS LAW NO 20 OF 2011 CONCERNING REGULATIONS WITH REGULATIONS CONCERNING CONSTRUCTION OF CONSUMER LEGAL PROTECTION (STUDY ON DRAWING HOUSE DKI JAKARTA). Article 28 of the Flat Law regulates that the construction of a flat can be carried out after the developer (developer) meets the requirements for the status of land ownership rights and building construction permits. In practice, the construction of flat in DKI Jakarta can be carried out before having an according to the rules in the Governor of DKI Jakarta Decree Number 76 of 2000 concerning Procedures for Obtaining, IPB and the Feasibility of Using Buildings in DKI Jakarta Province, so that in practice there are many violations of technical requirements. rusun, for example, the requirements for the Building Floor Coefficient, the Basic Building Coefficient, violations of these technical requirements caused the issuance process to be hampered. This study aims to determine the synchronization of Law Number 20 Year 2011 concerning Flat with the certainty of consumer legal protection. The research method used normative juridical and empirical juridical. This juridical empirical research uses explanatory type, the sample unit is some of the people of DKI Jakarta who have bought apartments in DKI Jakarta, with a population of N = 3,984 consumers. Sampling using probability sampling method, the sample size is calculated by the Slovin formula, obtained a sample of n = 170. The research instrument was a questionnaire, using a Likert scale, with 5 response items. The evaluation of the questionnaire was carried out in 3 stages, namely the pre-test, the expert test and the pilot test, as well as the construct validity and reliability, and it was found that the questionnaire was valid and reliable. Data analysis was carried out descriptively and inferentially using the WarpPLS (Partial Least Square) analysis. The results showed that: (1) Synchronization of Law no. 20 of 2011 has a significant positive effect on Developer Behavior. (2) Synchronization of Law no. 20 of 2011 has a significant positive effect on Consumer Protection. (3) Developer behavior has a significant positive effect on Consumer Protection. Keywords: Synchronization, Flat Law, Consumer Protection
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
