Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Rumah Sakit Yang Berkesinambungan Di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Khiat, Yulisar
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-08 07:56:34
Abstract :
A. Nama : Yulisar Khiat B. NIM : 1902190026 C. Judul Skripsi : ? PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN RUMAH SAKIT YANG BERKESINAMBUNGAN DI INDONESIA ? D. Kata Kunci : Penerapan, Asas Kepastian, Rumah Sakit, Indonesia E. Ringkasan isi : UU No. 44 Tahun 2009 mengenai Rumah Sakit serta beberapa Peraturan Menteri yang sudah dikeluarkan antara lain Permenkes No.147 Tahun 2010, No. 340 Tahun 2010, No. 56 Tahun 2014, No. 26 Tahun 2018, No. 30 Tahun 2019, dan Permenkes No. 3 Tahun 2020 Mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dikeluarkannya Kepmenkes ini bertujuan agar sistem perizinan rumah sakit tidak mengalami kendali sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dapat dirasakan masyarakat dari pelayana Kesehatan rumah sakit, akan tetapi seringnya terjadi perubahan Permenkes akan menjadi permasalahan bagi rumah sakit dalam hal perizinan bagi penyelenggara rumah sakit, sehingga muncul pertanyaan terkait kepastian hukum yang berkesinambungan terhadap perizinan Rumah Sakit di negara Indonesia, kemudian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pendiri Rumah Sakit dan aspek yuridis terhadap ketentuan dan kewajiban Rumah Sakit di negara Indonesia dalam menyusun fasilitas pelayanan Rumah Sakit baru. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian; (1) Terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai atau tidak sinkron antara peruran perundang-undangan maupun peraturan menteri kesehatan No. 44 Tahun 2009 dalam mewujudkan Rumah sakit memberikan pelayana yang berkualitas dengan sistem perizinan yang baku, sehingga kepastian hukum yang diharapkan baik bagi Rumah sakit berserta managemennya hingga pelayanan serta penyelengaraan rumah sakit belum memenuhi kepastian hukum yang seharusnya. Selain itu Implikasi Hospital Bylaws, dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik Hospital Bylaws Rumah Sakit itu sendiri, salah satunya status kepemilikan Rumah Sakit publik atau privat bylaws merupakan bagian dari Hospital bylaws yang mengatur tentang hubungan pemilik, manajerial dan staf medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah sakit; (2) Perlindungan Rumah Sakit terdapat pada Pasal 44 dan 45 No. 44 Tahun 2009 tetapi terdapat pertentangan pada Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 dengan Pasal 29 Perpres No 12/2013 terkait aturan mengenai Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berjenjang dan fungsi rujukan Rumah Sakit; (3) Aspek hukum dalam peraturan mengenai Rumah Sakit baik dalam ketentuan Undang-Undang maupun aturan Menteri Kesehatan pada dasarnya harus berpedoman pada nilai-nilai negara hukum yang berlaku di Indonesia yang memuat mengenai kewajiban, hak serta persyaratan yang wajib dipenuhi baik pendiri Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, maupun Pasien itu sendiri. Tetapi terdapat ketidak selarasan maupun isi dari pembuatan Hospital Bylaws dan Medical staff bylaws dari masing-masing rumah sakit baik rumah sakit publik maupun privat yang sesuak dengan UU44 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri kesehatan yang berlaku. F. Dosen Pembimbing 1. Dr. Gindo. L Tobing, SH., MH 2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H./ A. Name : Yulisar Khiat B. NIM : 1902190026 C. Thesis Title : ?APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGAL ASSURANCE IN MAKING SUSTAINABLE HOSPITAL IN INDONESIA? D. Keywords : Application, Principle of Certainty, Indonesian Hospital. E. Summary of Contents : UU No. 44 of 2009 concerning Hospitals and several Ministerial Regulations that have been issued, including Permenkes No.147 of 2010, No. 340 of 2010, No. 56 of 2014, No. 26 of 2018, No. 30 of 2019, and Permenkes No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing. The issuance of this Decree is intended so that the hospital licensing system does not experience control so that it can improve the quality of health services that can be felt by the community from hospital health services. related to continuous legal certainty for hospital licensing in Indonesia, then legal protection for business actors who founded hospitals and juridical aspects of the provisions and obligations of hospitals in Indonesia in preparing new hospital service facilities. The research method used is normative juridical. Research result; (1) There are several provisions that are inconsistent or out of sync between the laws and regulations and the regulation of the minister of health no. 44 of 2009 in realizing hospitals to provide quality services with a standard licensing system, so that the expected legal certainty for hospitals and their management to vii F. Advisor ; services and hospital administration has not met the legal certainty that should be. In addition, the implications of Hospital Bylaws are influenced by the nature and characteristics of the Hospital Bylaws of the hospital itself, one of which is the ownership status of a public hospital or private bylaws which are part of the Hospital bylaws which regulate the relationship between owners, managerial
A. Nama : Yulisar Khiat B. NIM : 1902190026 C. Judul Skripsi : ? PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN RUMAH SAKIT YANG BERKESINAMBUNGAN DI INDONESIA ? D. Kata Kunci : Penerapan, Asas Kepastian, Rumah Sakit, Indonesia E. Ringkasan isi : UU No. 44 Tahun 2009 mengenai Rumah Sakit serta beberapa Peraturan Menteri yang sudah dikeluarkan antara lain Permenkes No.147 Tahun 2010, No. 340 Tahun 2010, No. 56 Tahun 2014, No. 26 Tahun 2018, No. 30 Tahun 2019, dan Permenkes No. 3 Tahun 2020 Mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dikeluarkannya Kepmenkes ini bertujuan agar sistem perizinan rumah sakit tidak mengalami kendali sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dapat dirasakan masyarakat dari pelayana Kesehatan rumah sakit, akan tetapi seringnya terjadi perubahan Permenkes akan menjadi permasalahan bagi rumah sakit dalam hal perizinan bagi penyelenggara rumah sakit, sehingga muncul pertanyaan terkait kepastian hukum yang berkesinambungan terhadap perizinan Rumah Sakit di negara Indonesia, kemudian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pendiri Rumah Sakit dan aspek yuridis terhadap ketentuan dan kewajiban Rumah Sakit di negara Indonesia dalam menyusun fasilitas pelayanan Rumah Sakit baru. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian; (1) Terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai atau tidak sinkron antara peruran perundang-undangan maupun peraturan menteri kesehatan No. 44 Tahun 2009 dalam mewujudkan Rumah sakit memberikan pelayana yang berkualitas dengan sistem perizinan yang baku, sehingga kepastian hukum yang diharapkan baik bagi Rumah sakit berserta managemennya hingga pelayanan serta penyelengaraan rumah sakit belum memenuhi kepastian hukum yang seharusnya. Selain itu Implikasi Hospital Bylaws, dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik Hospital Bylaws Rumah Sakit itu sendiri, salah satunya status kepemilikan Rumah Sakit publik atau privat bylaws merupakan bagian dari Hospital bylaws yang mengatur tentang hubungan pemilik, manajerial dan staf medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah sakit; (2) Perlindungan Rumah Sakit terdapat pada Pasal 44 dan 45 No. 44 Tahun 2009 tetapi terdapat pertentangan pada Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 dengan Pasal 29 Perpres No 12/2013 terkait aturan mengenai Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berjenjang dan fungsi rujukan Rumah Sakit; (3) Aspek hukum dalam peraturan mengenai Rumah Sakit baik dalam ketentuan Undang-Undang maupun aturan Menteri Kesehatan pada dasarnya harus berpedoman pada nilai-nilai negara hukum yang berlaku di Indonesia yang memuat mengenai kewajiban, hak serta persyaratan yang wajib dipenuhi baik pendiri Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, maupun Pasien itu sendiri. Tetapi terdapat ketidak selarasan maupun isi dari pembuatan Hospital Bylaws dan Medical staff bylaws dari masing-masing rumah sakit baik rumah sakit publik maupun privat yang sesuak dengan UU44 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri kesehatan yang berlaku. F. Dosen Pembimbing 1. Dr. Gindo. L Tobing, SH., MH 2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H./ A. Name : Yulisar Khiat B. NIM : 1902190026 C. Thesis Title : ?APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGAL ASSURANCE IN MAKING SUSTAINABLE HOSPITAL IN INDONESIA? D. Keywords : Application, Principle of Certainty, Indonesian Hospital. E. Summary of Contents : UU No. 44 of 2009 concerning Hospitals and several Ministerial Regulations that have been issued, including Permenkes No.147 of 2010, No. 340 of 2010, No. 56 of 2014, No. 26 of 2018, No. 30 of 2019, and Permenkes No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing. The issuance of this Decree is intended so that the hospital licensing system does not experience control so that it can improve the quality of health services that can be felt by the community from hospital health services. related to continuous legal certainty for hospital licensing in Indonesia, then legal protection for business actors who founded hospitals and juridical aspects of the provisions and obligations of hospitals in Indonesia in preparing new hospital service facilities. The research method used is normative juridical. Research result; (1) There are several provisions that are inconsistent or out of sync between the laws and regulations and the regulation of the minister of health no. 44 of 2009 in realizing hospitals to provide quality services with a standard licensing system, so that the expected legal certainty for hospitals and their management to vii F. Advisor ; services and hospital administration has not met the legal certainty that should be. In addition, the implications of Hospital Bylaws are influenced by the nature and characteristics of the Hospital Bylaws of the hospital itself, one of which is the ownership status of a public hospital or private bylaws which are part of the Hospital bylaws which regulate the relationship between owners, managerial
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
