EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
ADI SUTRISMAN, NIM. 502014158
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2019-10-03 06:16:16
Abstract :
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Kesimpulan yang diperoleh adalah Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, yang didasarkan berbagai alasan-alasan yang bersifat subjektif pada kasus-kasus korupsi yang mana terdakwa tidak ditahan dengan alasan sakit dan berobat keluar negeri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur ketentuan penahanan dengan berbagai jenis penahanan dan penangguhan penahanan, namun ketentuan tersebut tidak jelas dalam penerapannya karena tidak adanya aturan atau kriteria yang jelas yang dapat menjadi pedoman dalam pemberian penangguhan penahanan bagi setiap aparat penegak hukum, sehingga di dalam melaksanakan kewenangan aparat penegak hukum tidak menjadi tumpang tindih, yang kemudian dijadikan celah oleh terdakwa untuk melarikan diri. Dari Konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di Pengadilan Negeri, yaitu sehingga pada saat melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang berupa pemidanaan, jaksa sebagai pelaksana dan putusan tersebut mengalami kesulitan akibat dari kaburnya terdakwa, dengan itu kasus tersebut mengambang dan tidak dapat dieksekusi sampai si pidana tersebut tertangkap. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan, Terpidana.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Kesimpulan yang diperoleh adalah Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, yang didasarkan berbagai alasan-alasan yang bersifat subjektif pada kasus-kasus korupsi yang mana terdakwa tidak ditahan dengan alasan sakit dan berobat keluar negeri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur ketentuan penahanan dengan berbagai jenis penahanan dan penangguhan penahanan, namun ketentuan tersebut tidak jelas dalam penerapannya karena tidak adanya aturan atau kriteria yang jelas yang dapat menjadi pedoman dalam pemberian penangguhan penahanan bagi setiap aparat penegak hukum, sehingga di dalam melaksanakan kewenangan aparat penegak hukum tidak menjadi tumpang tindih, yang kemudian dijadikan celah oleh terdakwa untuk melarikan diri. Dari Konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di Pengadilan Negeri, yaitu sehingga pada saat melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang berupa pemidanaan, jaksa sebagai pelaksana dan putusan tersebut mengalami kesulitan akibat dari kaburnya terdakwa, dengan itu kasus tersebut mengambang dan tidak dapat dieksekusi sampai si pidana tersebut tertangkap. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan, Terpidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
