DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
KORBAN BUJUK RAYU DI INTERPRESTASIKAN PADA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/Pid.B/2014/PN.Bgl)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
MARTIN ANDRIANO MANALU, NIM. 91216139
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2019-11-23 04:41:44
Abstract :
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia kedudukan seorang hakim memegang peranan penting, karena di tangan seorang hakimlah penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, sehingga memenuhi nilai kepastian dan keadilan serta bernilai manfaat bagi masyarakat. Dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan termasuk delik susila (perkosaan) seringkali ditemukan variasi hukuman (disparitas) yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang justeru memunculkan rasa ketidakpuasan, baik pihak korban ataupun jaksa penuntut umum. Hal demikian terjadi pada kasus perkosaan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl, di mana tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun penjara sedangkan majelis hakim memutus hanya 5 tahun penjara. Untuk menyikafi fenomena hukuman tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara ? Korban Bujuk Rayu? di Interprestasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl). Adapun permaslah yang dirumuskan, yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl? 2. Hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara, sehingga terjadi disparitas hukuman dalam perkara tindak pidana perkosaan? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan dokumenter. Spesifikasi penelitian termasuk tipe deskriptif analitis. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan jawaban dari masalah yang diangkat, yaitu: 1. Dasar pertimbangan hakim PN. Bengkulu dalam penanganan kasus perkosaan dengan putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dengan terdakwa Myxe Zuljanova Alias Janov Bin Medianto, di mana majelis hakim hanya memperhatikan faktor yuridis saja, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya dan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan demikian, majelis hakim tidak menggunakan pertimbangan non yuridis. 2. Hal-hal yang berpengaruh terhadap disparitas hukuman dalam perkara perkosaan lebih banyak disebabkan pada penilaian yang bersifat subyektif para hakim yang tergolong dalam pertimbangan non yuridis misalnya latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Selain itu belum jelasnya aturan batas minimal dan maksimal ancaman hukuman juga berpengaruh dalam berat ringannya putusan hakim pengadilan. Kata Kunci: Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dan Disparitas Hukuman.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia kedudukan seorang hakim memegang peranan penting, karena di tangan seorang hakimlah penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, sehingga memenuhi nilai kepastian dan keadilan serta bernilai manfaat bagi masyarakat. Dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan termasuk delik susila (perkosaan) seringkali ditemukan variasi hukuman (disparitas) yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang justeru memunculkan rasa ketidakpuasan, baik pihak korban ataupun jaksa penuntut umum. Hal demikian terjadi pada kasus perkosaan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl, di mana tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun penjara sedangkan majelis hakim memutus hanya 5 tahun penjara. Untuk menyikafi fenomena hukuman tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara ? Korban Bujuk Rayu? di Interprestasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl). Adapun permaslah yang dirumuskan, yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl? 2. Hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara, sehingga terjadi disparitas hukuman dalam perkara tindak pidana perkosaan? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan dokumenter. Spesifikasi penelitian termasuk tipe deskriptif analitis. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan jawaban dari masalah yang diangkat, yaitu: 1. Dasar pertimbangan hakim PN. Bengkulu dalam penanganan kasus perkosaan dengan putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dengan terdakwa Myxe Zuljanova Alias Janov Bin Medianto, di mana majelis hakim hanya memperhatikan faktor yuridis saja, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya dan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan demikian, majelis hakim tidak menggunakan pertimbangan non yuridis. 2. Hal-hal yang berpengaruh terhadap disparitas hukuman dalam perkara perkosaan lebih banyak disebabkan pada penilaian yang bersifat subyektif para hakim yang tergolong dalam pertimbangan non yuridis misalnya latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Selain itu belum jelasnya aturan batas minimal dan maksimal ancaman hukuman juga berpengaruh dalam berat ringannya putusan hakim pengadilan. Kata Kunci: Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dan Disparitas Hukuman.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
