PERANAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
M. Hafizh Dasuki, NIM. 502016152
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2020-03-13 03:47:37
Abstract :
ABSTRAK PERANAN KEDUTAAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA M.Hafizh Dasuki Perdagangan manusia atau (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi didalam lintas batas negara.Menurut pasal l Undang ? Undang No 21 Tahun 2007. Perdagangan orang ialah ?perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dan mekanismen perlindungan warga negara yang dilakukan oleh kedutaan besar Republik Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Pedagangan Orang serta bagaimana mekanisnme perlidungan warga negara indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Adapun Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti mengunakan metode penelitian yurisdis normatif, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh daridata sekunder yaitu melalui library research (peneltian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum sekunder dan tertier serta diperkuat dengan wawancara . Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa peranan kedutaan besar Republik Indonesia dalam melindungan korban tindak pidana perdagangan telah berjalan baik dengan adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005, yang mana dalam peraturan menteri luar negeri itu berisi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perlindungan serta pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, hanya saja minimnya pengetahuan warga negara Indonesia mengenai prosedur ?prosedur pengrekrutan tenaga kerja yang membuat kerap kali di manfaatkan oleh pelaku kejahatann untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang . Kata kunci : Peranan , Perlindungan , Tindak pidana perdagangan orang.
ABSTRAK PERANAN KEDUTAAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA M.Hafizh Dasuki Perdagangan manusia atau (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi didalam lintas batas negara.Menurut pasal l Undang ? Undang No 21 Tahun 2007. Perdagangan orang ialah ?perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dan mekanismen perlindungan warga negara yang dilakukan oleh kedutaan besar Republik Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Pedagangan Orang serta bagaimana mekanisnme perlidungan warga negara indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Adapun Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti mengunakan metode penelitian yurisdis normatif, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh daridata sekunder yaitu melalui library research (peneltian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum sekunder dan tertier serta diperkuat dengan wawancara . Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa peranan kedutaan besar Republik Indonesia dalam melindungan korban tindak pidana perdagangan telah berjalan baik dengan adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005, yang mana dalam peraturan menteri luar negeri itu berisi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perlindungan serta pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, hanya saja minimnya pengetahuan warga negara Indonesia mengenai prosedur ?prosedur pengrekrutan tenaga kerja yang membuat kerap kali di manfaatkan oleh pelaku kejahatann untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang . Kata kunci : Peranan , Perlindungan , Tindak pidana perdagangan orang.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
