ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN BAGI LENDER (PEMBERI PINJAMAN) DALAM BISNIS FINTECH PEER TO PEER LENDING
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
K.M.SYARIF HIDAYATULLAH, NIM. 502016262
Subject
Hukum Perdata
Datestamp
2020-03-16 03:36:15
Abstract :
Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan Fintech berbasis Peer to peer lending, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut.Pada penulisan tugas akhir ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaanPenyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk didanai berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang mengalami kerugian (gagal bayar) sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen . Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/201 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahan rintisan Fintech yang belum terdaftar Otoritas Jasa Keuangan juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people (kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia dan membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum Fintech di Indonesia khusus nya peer to peer lending.
Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan Fintech berbasis Peer to peer lending, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut.Pada penulisan tugas akhir ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaanPenyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk didanai berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang mengalami kerugian (gagal bayar) sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen . Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/201 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahan rintisan Fintech yang belum terdaftar Otoritas Jasa Keuangan juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people (kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia dan membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum Fintech di Indonesia khusus nya peer to peer lending.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
