AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
TANAH STUDI DI POLRESTA PALEMBANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
YOLA APRODITA, NIM. 502016134
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2020-06-11 06:46:57
Abstract :
Pemalsuan surat tanah menurut pasal 266 ayat (1) KUHP adalah barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dapat mendatangkan kerugian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah studi di Polresta Palembang ? dan Apakah akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Polresta Palembang sebagai alat bukti tertulis seperti dalam tindak pidana yang dapat dikenakan kepada notaris yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana. Dan Akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penydikan di Polresta Palembang, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna, dapat dimulai proses penyidikan tindak pidana pemalsuan. Kata Kunci : Akta Notaris, Alat Bukti
Pemalsuan surat tanah menurut pasal 266 ayat (1) KUHP adalah barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dapat mendatangkan kerugian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah studi di Polresta Palembang ? dan Apakah akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Polresta Palembang sebagai alat bukti tertulis seperti dalam tindak pidana yang dapat dikenakan kepada notaris yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana. Dan Akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penydikan di Polresta Palembang, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna, dapat dimulai proses penyidikan tindak pidana pemalsuan. Kata Kunci : Akta Notaris, Alat Bukti
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
