PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
Geronimo Putra Perdana, NIM. 502016318
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2020-06-22 03:11:40
Abstract :
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM GERONIMO PUTRA PERDANA Ketentuan pidana dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim. Metode yang digunakan penulis ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai kegiatan diantaranya, mendatangi langsung obyek penulisan yaitu Polres Muara Enim, hasil wawancara dengan penyidik Katim 1 Pidsus Satreskrim Polres Muara Enim, dan membaca beberapa buku yang berhubungan dengan penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh penulis. Menjelaskan bahwa, penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim dalam menangani kasus karhutla sudah berjalan dengan baik dan efektif hanya saja masih kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang bisa merugikan orang banyak dan kurangnya edukasi dari pemerintah sehingga kurangnya pengetahuan dari bahaya nya dampak membuka lahan dengan cara dibakar. Kata kunci: penegakan hukum, penyidik, karhutla
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM GERONIMO PUTRA PERDANA Ketentuan pidana dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim. Metode yang digunakan penulis ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai kegiatan diantaranya, mendatangi langsung obyek penulisan yaitu Polres Muara Enim, hasil wawancara dengan penyidik Katim 1 Pidsus Satreskrim Polres Muara Enim, dan membaca beberapa buku yang berhubungan dengan penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh penulis. Menjelaskan bahwa, penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim dalam menangani kasus karhutla sudah berjalan dengan baik dan efektif hanya saja masih kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang bisa merugikan orang banyak dan kurangnya edukasi dari pemerintah sehingga kurangnya pengetahuan dari bahaya nya dampak membuka lahan dengan cara dibakar. Kata kunci: penegakan hukum, penyidik, karhutla
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
