Abstract :
Narapidana sebagai warga binaan adalah seseorang yang dipidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Serta kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Sumber data primer adalah informan yang berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan serta pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemenuhan hak warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena terjadi over capacity yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan menjadi kurang maksimal. Kendala yang dihadapi petugas Lapas Tanjung Gusta Medan adalah banyaknya warga binaan yang belum terdaftar sebagai pemegang BPJS, over capacity yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan serta pembinaan keterampilan untuk warga binaan kurang maksimal.