Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa/Kelurahan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Hasibuan, Abdullah
Subject
Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah
Datestamp
2017-07-18 03:27:52
Abstract :
Pembahasan skripsi ini tentang penerbitan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan. Khususnya dalam perkara status kepemilikan tanah yang berdasarkan surat keterangan tanah yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh kepala lingkungan berdasarkan studi kasus putusan No160/Pdt.G/2013/PN.Mdn untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para sarjana,Peraturan perundang-undangan dan juga para ahli sarjana bersifat ilmiah. Kepala Desa sebagai aparat pemerintahan yang paling bawah yang mempunyai tugas yang strategis didalam membantu peran masyarakat dan pemerintahan agrarian dalam melaksanakan pendaftran tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 ayat 2 Pasal 8 ayat 2 butir (3) danPasal 10 ayat 1. Kepastian Surat Tanah haruslah mempunyai bukti-bukti yang sah untuk menjadi jaminan dan kekuatan agar tidak terjadi tumpang tindih. Di dalam KUHPerdata telah dicantumkan dalam pasal 1865 dan Pasal 1866 tentang pembuktian pada umumnya dan sebagaimana terccantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pembahasan skripsi ini tentang penerbitan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan. Khususnya dalam perkara status kepemilikan tanah yang berdasarkan surat keterangan tanah yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh kepala lingkungan berdasarkan studi kasus putusan No160/Pdt.G/2013/PN.Mdn untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para sarjana,Peraturan perundang-undangan dan juga para ahli sarjana bersifat ilmiah. Kepala Desa sebagai aparat pemerintahan yang paling bawah yang mempunyai tugas yang strategis didalam membantu peran masyarakat dan pemerintahan agrarian dalam melaksanakan pendaftran tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 ayat 2 Pasal 8 ayat 2 butir (3) danPasal 10 ayat 1. Kepastian Surat Tanah haruslah mempunyai bukti-bukti yang sah untuk menjadi jaminan dan kekuatan agar tidak terjadi tumpang tindih. Di dalam KUHPerdata telah dicantumkan dalam pasal 1865 dan Pasal 1866 tentang pembuktian pada umumnya dan sebagaimana terccantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
