Kajian Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Hukum Deli Serdang Ditinjau Dari UU.45 Tahun 2009 (Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Sugihartono
Subject
tindak pidana illegal fishing
Datestamp
2018-01-02 04:01:36
Abstract :
Makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing yang merupakan tindak pidana pencurian ikan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hiduo dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ikan secara ilegal dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian ikan secara ilegal. Penangkapan ikan berlebih dan cara-cara yang merusak lingkungan laut merupakan ancaman dunia perikanan saat ini. Salah satu cara penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem di Iaut dengan cara menggunakan jaring trawl, bahan peledak dan racun. Belakangan ini, kasus penggunaan alat-alat yang merusak di perairan Indonesia pun semakin marak, baik oleh kapal milik Indonesia sendiri maupun kapal milik asing. Penegakan hukum yang tegas dari pemerintah lndonesia menjadi salah satu masalah serius yang harus diperhatikan. Metode penelitian yang digiinakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data untuk menyusun tugas akhir ini dilakukan melalui studi kepustakaaan untuk meneliti lebih daam mengenai pengaturan tentang pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman kerusakan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan perikanan berkelanjutan, dan organisasi regional mengenai perikanan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing yang merupakan tindak pidana pencurian ikan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hiduo dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ikan secara ilegal dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian ikan secara ilegal. Penangkapan ikan berlebih dan cara-cara yang merusak lingkungan laut merupakan ancaman dunia perikanan saat ini. Salah satu cara penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem di Iaut dengan cara menggunakan jaring trawl, bahan peledak dan racun. Belakangan ini, kasus penggunaan alat-alat yang merusak di perairan Indonesia pun semakin marak, baik oleh kapal milik Indonesia sendiri maupun kapal milik asing. Penegakan hukum yang tegas dari pemerintah lndonesia menjadi salah satu masalah serius yang harus diperhatikan. Metode penelitian yang digiinakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data untuk menyusun tugas akhir ini dilakukan melalui studi kepustakaaan untuk meneliti lebih daam mengenai pengaturan tentang pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman kerusakan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan perikanan berkelanjutan, dan organisasi regional mengenai perikanan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
