Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Tempat Hiburan di Kota Medan Kaitan dengan Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pariwisata Kota Medan)
Total View This Week0

Institusion

Universitas Medan Area

Author

Sianturi, Ruben E.H

Subject

pemberian izin tempat hiburan 

Datestamp

2018-01-02 05:14:27 

Abstract :
Banyak hal yang terjadi disaat pengurusan perizinan usaha rekreasi di kota Medan, diakibatkan karena adanya retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilawan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontrak prestasi yang diberikan oleh PEMDA atau pembayaran tersebut. Skripsi ini "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN TEMPAT HIBURAN DI KOTA MEDAN KAITAN DENGAN PEMBAGUNAN DAERAH" dan peranan hukumnya berdasarkan pasal 15 keputusan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2003. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja yang menjadi latar belakang syarat-syarat untuk pengurusan perizinan usaha rekreasi di kota Medan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode normatif. Penelitian keputusan dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang ada, Literatur, Karya Ilmiah dan peraturan perundang-undang. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah/ kabupaten/ dan kota, pemerintahan daerah harus menerbitkan peraturan daerah tentang katel. namun pada prakteknya, didalam melakukan tinjauan terhadap pemberian izin tempat rekreasi di kota medan. Disini diperlukan kerja sama yang baik antara pengusaha dengan pemerintah untuk pengurusan surat izin usaha pariwisata. Dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pengusaha dapat memberikan izin usaha kepada pengusaha.