Implementasi E-Government Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Medan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Harunsyah
Subject
implementasi e government
Datestamp
2018-01-04 09:22:04
Abstract :
Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses lmplementasi Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan dan mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam lmplementasi Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang dipilih adalah para aparatur pengelola sistem informasi di beberapa satuan kerja berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang. Wawancara dilakukan pada responden terpilih diantaranya Kepala Dinas lnfokom dan PDE Kota Medan, Sekretaris Bappeda Kota Medan, Anggota Tim Telematika Pemko Medan, dan masyarakat pengguna Teknologi lnformasi Kota Medan yang dinilai tepat memberikan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas lnfokom dan PDE Kota Medan sebagai satuan kerja pengelola sistem informasi beserta para aparatur pengelola sistem informasi selaku implementator di tingkat satuan kerja sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Medan No. 065/2502/SK Tanggal 6 Juli 2000 tentang Tim Pengkajian Komputerisasi Pemerintah Kota Medan kurang efektif dalam melaksanakan kebijakan ini, ini dapat dilihat dari indikator-indikator implementasi yang belum berjalan dengan baik. Perlu menjadi sorotan khusus agar jangan ada timbulnya kesan bahwa program e-government adalah kebijakan setengah hati dari Pemerintah Kota Medan, ini dapat dilihat dari belum adanya pterosialisasinya program ini sampai ke tingkat aparat pelaksana, juga belum adanya kejelasan peraturan dan petunjuk di tingkat pelaksanaan maupun di tingkat teknisnya. Begitu pula dengan struktur birokrasi yang belum diberdayakan dengan baik sehingga sistem informasi yang terbangun menjadi parsial dan belum terintegrasi pada sebuah sistem e-Government yang terpadu. Kecenderungan dan prilaku sebagian pimpinan yang belum mendukung ke arah terciptanya Good Governance juga merupakan kendala yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan ini secara baik. Namun ada sisi lain yang cukup menggembirakan, yaitu era Teknologi lnformasi yang demikian hebatnya secara eksternal cukup berpengaruh terhadap implementasi program ini, dimana secara suka atau tidak suka teknologi ini telah memasuki wilayah birokrasi melalui kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang berbasis sistem informasi sesuai dengan tuntutan zaman.
Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses lmplementasi Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan dan mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam lmplementasi Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang dipilih adalah para aparatur pengelola sistem informasi di beberapa satuan kerja berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang. Wawancara dilakukan pada responden terpilih diantaranya Kepala Dinas lnfokom dan PDE Kota Medan, Sekretaris Bappeda Kota Medan, Anggota Tim Telematika Pemko Medan, dan masyarakat pengguna Teknologi lnformasi Kota Medan yang dinilai tepat memberikan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas lnfokom dan PDE Kota Medan sebagai satuan kerja pengelola sistem informasi beserta para aparatur pengelola sistem informasi selaku implementator di tingkat satuan kerja sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Medan No. 065/2502/SK Tanggal 6 Juli 2000 tentang Tim Pengkajian Komputerisasi Pemerintah Kota Medan kurang efektif dalam melaksanakan kebijakan ini, ini dapat dilihat dari indikator-indikator implementasi yang belum berjalan dengan baik. Perlu menjadi sorotan khusus agar jangan ada timbulnya kesan bahwa program e-government adalah kebijakan setengah hati dari Pemerintah Kota Medan, ini dapat dilihat dari belum adanya pterosialisasinya program ini sampai ke tingkat aparat pelaksana, juga belum adanya kejelasan peraturan dan petunjuk di tingkat pelaksanaan maupun di tingkat teknisnya. Begitu pula dengan struktur birokrasi yang belum diberdayakan dengan baik sehingga sistem informasi yang terbangun menjadi parsial dan belum terintegrasi pada sebuah sistem e-Government yang terpadu. Kecenderungan dan prilaku sebagian pimpinan yang belum mendukung ke arah terciptanya Good Governance juga merupakan kendala yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan ini secara baik. Namun ada sisi lain yang cukup menggembirakan, yaitu era Teknologi lnformasi yang demikian hebatnya secara eksternal cukup berpengaruh terhadap implementasi program ini, dimana secara suka atau tidak suka teknologi ini telah memasuki wilayah birokrasi melalui kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang berbasis sistem informasi sesuai dengan tuntutan zaman.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
