Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Hafiz, Muhammad
Subject
implementasi kebijakan
Datestamp
2018-01-09 04:39:45
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Medan Barat. Bentuk penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Key informan diambil dari pejabat pemerintah Kota Medan yang menangani Pedagang Kaki Lima, pengelola koperasi pedagang kaki lima (PK-5) dan juga masyarakat sebagai pembeli. Analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya sektor informal (Pedagang Kaki Lima /PK-5) di Kota Medan sebagai sumber kesempatan kerja di kota merupakan manifestasi dari tidak sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di satu pihak, dan di pihak lain, ketidakmampuan sektor formal untuk menampung kelebihan tenaga kerja. Keberadaan sektor informal di kota Medan dapat bertindak sebagai suatu katup pengaman bagi sejumlah orang yang menganggur di kota. Oleh karena itu sepantasnya sektor informal di daerah perkotaan perlu mendapat penanganan yang intensif, dalam arti, diperlukan perlindungan dan pengarahan yang bersifat membina ke arah pengembangan. Dengan demikian sektor informal dapat lebih berfungsi sebagai kesempatan kerja bagi kaum penganggur dan masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi kegiatan para Pedagang Kaki Lima mengingat keadaan para Pedagang Kaki Lima saat ini yang terkesan semrawut, tidak rapi, tidak tertib, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Memang tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah terkesan tidak adil, namun hal itu wajar saja dilakukan karena lokasi kegiatan dagang para Pedagang Kaki Lima yang sering kali mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan membentuk suatu wadah, berbentuk koperasi yang menghimpun para Pedagang Kaki Lima yang bertugas untuk mengatur kegiatan para Pedagang Kaki Lima dengan membentuk peraturan-peraturan koperasi yang wajib dipatuhi. Koperasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban berdagang oleh para Pedagang Kaki Lima serta sebagai wadah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Medan Barat. Bentuk penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Key informan diambil dari pejabat pemerintah Kota Medan yang menangani Pedagang Kaki Lima, pengelola koperasi pedagang kaki lima (PK-5) dan juga masyarakat sebagai pembeli. Analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya sektor informal (Pedagang Kaki Lima /PK-5) di Kota Medan sebagai sumber kesempatan kerja di kota merupakan manifestasi dari tidak sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di satu pihak, dan di pihak lain, ketidakmampuan sektor formal untuk menampung kelebihan tenaga kerja. Keberadaan sektor informal di kota Medan dapat bertindak sebagai suatu katup pengaman bagi sejumlah orang yang menganggur di kota. Oleh karena itu sepantasnya sektor informal di daerah perkotaan perlu mendapat penanganan yang intensif, dalam arti, diperlukan perlindungan dan pengarahan yang bersifat membina ke arah pengembangan. Dengan demikian sektor informal dapat lebih berfungsi sebagai kesempatan kerja bagi kaum penganggur dan masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi kegiatan para Pedagang Kaki Lima mengingat keadaan para Pedagang Kaki Lima saat ini yang terkesan semrawut, tidak rapi, tidak tertib, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Memang tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah terkesan tidak adil, namun hal itu wajar saja dilakukan karena lokasi kegiatan dagang para Pedagang Kaki Lima yang sering kali mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan membentuk suatu wadah, berbentuk koperasi yang menghimpun para Pedagang Kaki Lima yang bertugas untuk mengatur kegiatan para Pedagang Kaki Lima dengan membentuk peraturan-peraturan koperasi yang wajib dipatuhi. Koperasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban berdagang oleh para Pedagang Kaki Lima serta sebagai wadah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
