Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tanjungbalai)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Girsang, Walman Riadi P
Subject
pelayanan publik
Datestamp
2018-01-10 07:03:27
Abstract :
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus penanggungjawab fungsi pelayanan umum di Negara Republik Indonesia perlu selalu mengadakan pembenahan. Pembenahan yang dilakukan khususnya pada sektor-sektor publik sangat dibutuhkan sejalan dengan upaya memajukan kesejahteraan umum (public) sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan pembangunan nasional Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah seperti diatur dalani UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagai konsekuensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah, sudah barang tentu tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin besar pula. Harus disadari bahwa tugas yang diemban pemerintah itu cukup berat, sehingga untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk menciptakan kelancaran dalam memberikan pelayanan, pemerintah menyusun perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas birokrasi dan pelayanan seperti Kantor, Badan dan Dinas-dinas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Tanjungbalai, merupakan salah satu dari perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup dan pelaksanaan kebersihan kota.
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus penanggungjawab fungsi pelayanan umum di Negara Republik Indonesia perlu selalu mengadakan pembenahan. Pembenahan yang dilakukan khususnya pada sektor-sektor publik sangat dibutuhkan sejalan dengan upaya memajukan kesejahteraan umum (public) sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan pembangunan nasional Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah seperti diatur dalani UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagai konsekuensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah, sudah barang tentu tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin besar pula. Harus disadari bahwa tugas yang diemban pemerintah itu cukup berat, sehingga untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk menciptakan kelancaran dalam memberikan pelayanan, pemerintah menyusun perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas birokrasi dan pelayanan seperti Kantor, Badan dan Dinas-dinas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Tanjungbalai, merupakan salah satu dari perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup dan pelaksanaan kebersihan kota.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
