Implementasi Program Keluarga Berencana Era Otonomi Daerah di Kota Medan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Handayani, Tri Ratih
Subject
Implementasi Kebijakan
Datestamp
2018-01-10 07:23:10
Abstract :
Setelah implentasi otonomi daerah di Indonesia, maka program pembangunan Keluarga Berencana di daerah telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dan tetap mengharmonisasikannya dengan tujuan nasional. Ini saatnya dimana pembangunan di daerah diserahkan kepada kearifan local dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi program KB DI Kota Medan dilihat dari aspek kelembagaan, tenaga penyuluh, pendanaan, sarana prasarana dan dukungan lintas sektoral. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dari key informan melalui wawancara dan juga data pendukung dari sumber sekunder yang ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan. Dengan format penelitian deskriptif kualitatif, maka analisis data dilakukan melalui interprestasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada implementasi Program KB di era otonomi khususnya di Kota Medan dilihat dari segi kelembagaan bahwa telah terjadi perubahan organisasi dari yang dahulunya BKKBN menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kota Medan. Kondisi ini merupakan salah satu wujud pelimpahan wewenang dan kebijkan kepada kearifan lokal, dimana ditingkat daerah dapat menentukan kebijaksanaannya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dalam hal pendanaan terjadi perubahan alokasi dana , dimana pada era sebelum otonomi daerah sumber dana berasal dari APBN karena merupakan program nasional sedangkan setelah era otonomi surnber dana berasal dari APBD ditambah dari APBN provinsi. Sarana dan prasarana pada Badan Pemberdayaan Perempuan clan KB Kota Medan saat ini dapat dikatakan masih kurang memadai dan masih membutuhkan perbaikan kuantitas dan kualitasnya. Ketersediaan tim penyuluh di wilayah kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan masih sangat minim hal ini terjadi karena setelah otonomi daerah belum pemah terjadi rekrutmen pegawai untuk melengkapi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Dukungan lintas sektoral telah diupayakan dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan PKK dan TNI melalui berbagai program KB
Setelah implentasi otonomi daerah di Indonesia, maka program pembangunan Keluarga Berencana di daerah telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dan tetap mengharmonisasikannya dengan tujuan nasional. Ini saatnya dimana pembangunan di daerah diserahkan kepada kearifan local dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi program KB DI Kota Medan dilihat dari aspek kelembagaan, tenaga penyuluh, pendanaan, sarana prasarana dan dukungan lintas sektoral. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dari key informan melalui wawancara dan juga data pendukung dari sumber sekunder yang ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan. Dengan format penelitian deskriptif kualitatif, maka analisis data dilakukan melalui interprestasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada implementasi Program KB di era otonomi khususnya di Kota Medan dilihat dari segi kelembagaan bahwa telah terjadi perubahan organisasi dari yang dahulunya BKKBN menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kota Medan. Kondisi ini merupakan salah satu wujud pelimpahan wewenang dan kebijkan kepada kearifan lokal, dimana ditingkat daerah dapat menentukan kebijaksanaannya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dalam hal pendanaan terjadi perubahan alokasi dana , dimana pada era sebelum otonomi daerah sumber dana berasal dari APBN karena merupakan program nasional sedangkan setelah era otonomi surnber dana berasal dari APBD ditambah dari APBN provinsi. Sarana dan prasarana pada Badan Pemberdayaan Perempuan clan KB Kota Medan saat ini dapat dikatakan masih kurang memadai dan masih membutuhkan perbaikan kuantitas dan kualitasnya. Ketersediaan tim penyuluh di wilayah kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan masih sangat minim hal ini terjadi karena setelah otonomi daerah belum pemah terjadi rekrutmen pegawai untuk melengkapi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Dukungan lintas sektoral telah diupayakan dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan PKK dan TNI melalui berbagai program KB
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
