Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala SImpang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Lubis, Fauzul Hamdi
Subject
penegakan hukum
Datestamp
2018-01-11 05:27:32
Abstract :
Dengan latar belekang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah (2) Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (I) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (I) KUHPidana. (2) Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan variasi yang beragam, sistem penunjukan langsung, penggunaan materiil yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,(3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (l) huruf a.b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa.
Dengan latar belekang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah (2) Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (I) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (I) KUHPidana. (2) Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan variasi yang beragam, sistem penunjukan langsung, penggunaan materiil yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,(3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (l) huruf a.b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
