Upaya Penegakan Hukum atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pnecucian Uang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Halawa, Firman
Subject
penegakan hukum
Datestamp
2018-01-13 02:26:05
Abstract :
Permasalahan dari Tesis ini adalah mengkaji dan memahami keterkaitan insider trading dengan tindak pidana pencucian uang, konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun browsing internet. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Insider Trading merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi predicate crime (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (money laundering), Konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai dalam tindak pidana pencucian uang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepan, Jaksa dan Hakim maupun antara Bapepam dan PPATK.
Permasalahan dari Tesis ini adalah mengkaji dan memahami keterkaitan insider trading dengan tindak pidana pencucian uang, konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun browsing internet. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Insider Trading merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi predicate crime (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (money laundering), Konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai dalam tindak pidana pencucian uang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepan, Jaksa dan Hakim maupun antara Bapepam dan PPATK.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
