Penerapan Sanksi Tindak Pidana Psikotropika (Studi di Kota Medan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Purba, Rismanto J
Subject
psikotropika
Datestamp
2018-01-16 02:34:49
Abstract :
Kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang berpenduduk ± 2,8 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut memiliki potensi pasar peredaran gelap psikotropika. Untuk itu pelu diadakan penelitian mengenai Bagaimana sistem peredaran psikotropika di kota Medan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di kota Medan serta efektifitas sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di kota Medan? Jenis penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dan didukung juga oleh data di lapangan. Sistem peredaran psikotropika di Kota Medan, terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu yang legal dan ilegal/peredaran gelap psikotropika. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Kota Medan, secara umum sesuai denga KItab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan serta penempatan di Lembaga pemasyarakatan. Efektifitas penerapan sanksi pidana yang dirumuskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika di kota Medan dirasakan belum efektif, dikarenakan penegakan hukum yang lemah dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum mencerminkan suatu aturan hukum yang memiliki daya tangkal/ mencegah sekaligus memberikan efek jera bagi orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana psikotropika. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan diharapkan sebagai pamungkas, karena sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium sehingga sanksi pidana harus memiliki efek melakukan tindak pidana dan efek jera bagi orang yang sudah melakukan tindak pidana.
Kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang berpenduduk ± 2,8 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut memiliki potensi pasar peredaran gelap psikotropika. Untuk itu pelu diadakan penelitian mengenai Bagaimana sistem peredaran psikotropika di kota Medan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di kota Medan serta efektifitas sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di kota Medan? Jenis penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dan didukung juga oleh data di lapangan. Sistem peredaran psikotropika di Kota Medan, terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu yang legal dan ilegal/peredaran gelap psikotropika. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Kota Medan, secara umum sesuai denga KItab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan serta penempatan di Lembaga pemasyarakatan. Efektifitas penerapan sanksi pidana yang dirumuskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika di kota Medan dirasakan belum efektif, dikarenakan penegakan hukum yang lemah dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum mencerminkan suatu aturan hukum yang memiliki daya tangkal/ mencegah sekaligus memberikan efek jera bagi orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana psikotropika. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan diharapkan sebagai pamungkas, karena sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium sehingga sanksi pidana harus memiliki efek melakukan tindak pidana dan efek jera bagi orang yang sudah melakukan tindak pidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
