Kebijakan Hukum Hukum terhadap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Zai, Fatizaro
Subject
kebijakan hukum pidana
Datestamp
2018-01-23 04:13:09
Abstract :
Kejahatan narkoba di Indonesia bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Karban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya samakin meningkat, maka upaya penanggungan dan mencegah kejahatan tersebut dengan penegakan hukurn yang tetap dan menghargai hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan apa faktor yang menyebabkan, serta bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan analisi data kualitatif yaitu menganalisi data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif. Yang menjadi kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba ditentukan berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 53 s/d Pasal 57 jo. Pasal 103 dan Pasal 127. Dalam Pasal 103 UU Narkotika menentukan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Faktor penyebab terjadinya pecandu narkoba adalah faktor internal yang disebabkan oleh diri sendiri misalnya perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan rasa ingin tahuan, sedangkan faktor eksternal adalah keadaan ekonomi, pengaruh pergaulangan lingkungan. Kebijakan hukum pidana terkait dengan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan hukum secara penal dan penerapan kebijakan hukum secara nonpenal.
Kejahatan narkoba di Indonesia bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Karban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya samakin meningkat, maka upaya penanggungan dan mencegah kejahatan tersebut dengan penegakan hukurn yang tetap dan menghargai hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan apa faktor yang menyebabkan, serta bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan analisi data kualitatif yaitu menganalisi data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif. Yang menjadi kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba ditentukan berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 53 s/d Pasal 57 jo. Pasal 103 dan Pasal 127. Dalam Pasal 103 UU Narkotika menentukan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Faktor penyebab terjadinya pecandu narkoba adalah faktor internal yang disebabkan oleh diri sendiri misalnya perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan rasa ingin tahuan, sedangkan faktor eksternal adalah keadaan ekonomi, pengaruh pergaulangan lingkungan. Kebijakan hukum pidana terkait dengan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan hukum secara penal dan penerapan kebijakan hukum secara nonpenal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
