Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Sitepu, Kartika Dewanty
Subject
surat paksa
Datestamp
2018-01-25 03:50:45
Abstract :
Penerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi primadona sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan infrastuktur dan keperluan negara lainnya. Kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pemenuhan kewajiban..1ya masih sangat kurang, Untuk mengatasinya pemerintah melakukan tax reform melalui sistem self assessment sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan pembaharuan sistem yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini Jurusita untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang besifat memaksa. Pemerintah mengesahkan Undangundang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penyampaian Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatif
Penerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi primadona sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan infrastuktur dan keperluan negara lainnya. Kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pemenuhan kewajiban..1ya masih sangat kurang, Untuk mengatasinya pemerintah melakukan tax reform melalui sistem self assessment sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan pembaharuan sistem yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini Jurusita untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang besifat memaksa. Pemerintah mengesahkan Undangundang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penyampaian Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatif
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
