ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/ 2022/ PN.SBY DALAM MELEGALKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Sauala, Julio Evansyah
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-10-05 03:11:30
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbanganhukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkanperkawinan beda agama dan mengetahui apakah dalam penetapanNomor 916/Pdt.P/2002/PN.sby. sudah sesuai dengan peraturanperundangan yang ada.Tipe penelitian hukum normatif ini berupaya untuk mengetahuibagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkanmelegalkan perkawinan beda agama apakah sudah sesuai denganperaturan perundang-Undangan yang ada dalam hukum diindonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan titik terangmengenai penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby dalammelegalkan perkawinan beda agama hakim merujuk kepadayurisprudensi nomor 421/Pdt.P/PN.Ska dan yurisprudensi nomor3/Pdt.P/2015/PN.Llg, Llg tetapi yurisprudesi tersebut tidak sesuaikeabsaan Undang-Undang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yaitu?Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu, tercakup di dalamnyamengabulkan permohonan penetapan tersebut bisa menjadiyurisprudensi terbaru. Dan Undang-Undang Administrasikependudukan pasal 35 lah yang menjadi rujukan pemohon untukmelakukan penetapan di pengadilan, tetapi berdasarkan uji materimahkamah konstitusi pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undangperkawinan keabsaan sah suatu perkawinan merujuk kepada hukumagama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbanganhukum hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkanperkawinan beda agama dan mengetahui apakah dalam penetapanNomor 916/Pdt.P/2002/PN.sby. sudah sesuai dengan peraturanperundangan yang ada.Tipe penelitian hukum normatif ini berupaya untuk mengetahuibagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkanmelegalkan perkawinan beda agama apakah sudah sesuai denganperaturan perundang-Undangan yang ada dalam hukum diindonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan titik terangmengenai penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby dalammelegalkan perkawinan beda agama hakim merujuk kepadayurisprudensi nomor 421/Pdt.P/PN.Ska dan yurisprudensi nomor3/Pdt.P/2015/PN.Llg, Llg tetapi yurisprudesi tersebut tidak sesuaikeabsaan Undang-Undang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yaitu?Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu, tercakup di dalamnyamengabulkan permohonan penetapan tersebut bisa menjadiyurisprudensi terbaru. Dan Undang-Undang Administrasikependudukan pasal 35 lah yang menjadi rujukan pemohon untukmelakukan penetapan di pengadilan, tetapi berdasarkan uji materimahkamah konstitusi pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undangperkawinan keabsaan sah suatu perkawinan merujuk kepada hukumagama.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
