Abstract :
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah alat penting dalam pengelolaan data dan informasi keuangan serta pemerintahan daerah, yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Melalui tiga menu layanan informasi, SIPD memfasilitasi efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan daerah.Namun hal ini tidak terlaksana dengan baik lantaran berbagai permasalahan seperti teknologi, dan integrasi data , sumberdaya yang tidak memadai, oleh karena itu muncul permasalahan yang diakibatkan oleh persoalan tersebut ialah tidak terinputnya permasalahan sosial yang sebenarnya kedalam SIPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Bappeda NTB pada bidang sosial dan budaya, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan SIPD tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) di Bappeda NTB belum terlaksana dengan optimal. Hal ini karena terdapat berbagai hambatan seperti partisipasi masyarakat yang rendah, kesulitan dalam integrasi data, dan alokasi anggaran belum maksimal. Adapun rekomenadasi yang peneliti berikan berdasarkan temuan penelitan adalah, perlu dilakukan peningkatan komunikasi internal, alokasi anggaran yang memadai, penguatan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi untuk integrasi data. Selain itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui kampanye penyadaran dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk dukungan anggaran.