PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KALAMPA KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA TAHUN 2023
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
ABI, SYOFIAN
Subject
370 Pendidikan
Datestamp
2024-09-27 01:38:06
Abstract :
Good Governance atau pemerintahan yang baik sekarang menjadi masalah utama dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Kehidupan negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan memenuhi tugas dan kewajiban mereka untuk menjaga pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance daplam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian: (1) Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam mengatasi masalah pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dapat memberikan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan sifat akuntabel, efektif dan efisien, responsif, adil, pertisipatif dan transparan. (2) Faktor-faktor yang menghambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ialah minimnya pendidikan sehingga pemahaman dalam konteks perpajakan kurang baik itu dari segi pembayaran dan bahkan manfaat dari pajak juga kurang paham, ekonomi masyarakat yang tidak stabil di karenakan masyarakat di desa kalampa mayoritas petani dengan apabila semisal gagal panen otomatis dalam pembayaran pajak menjadi terhambat, kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi Perpajakan pada hal ini minim kesadaran masyarakat karena kurangnya dorong sosialisasi dari pemerintah mengenai perpajakan
Good Governance atau pemerintahan yang baik sekarang menjadi masalah utama dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Kehidupan negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan memenuhi tugas dan kewajiban mereka untuk menjaga pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance daplam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian: (1) Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam mengatasi masalah pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dapat memberikan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan sifat akuntabel, efektif dan efisien, responsif, adil, pertisipatif dan transparan. (2) Faktor-faktor yang menghambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ialah minimnya pendidikan sehingga pemahaman dalam konteks perpajakan kurang baik itu dari segi pembayaran dan bahkan manfaat dari pajak juga kurang paham, ekonomi masyarakat yang tidak stabil di karenakan masyarakat di desa kalampa mayoritas petani dengan apabila semisal gagal panen otomatis dalam pembayaran pajak menjadi terhambat, kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi Perpajakan pada hal ini minim kesadaran masyarakat karena kurangnya dorong sosialisasi dari pemerintah mengenai perpajakan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
