KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
KHAERUL, IHSAN
Subject
340 Hukum
Datestamp
2025-02-17 06:31:20
Abstract :
Sejak dahulu, sebelum Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ada satuan Masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah tertentu dan berwenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri, Satuan ini disebut sebagai Desa. Pemerintah Indonesia di bentuk untuk menjalankan isi yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke-IV yang merupakan bagian dari tujuan negara, tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum terdapat dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis tahapan dan kendala dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Pemilihan kepala desa dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatur agar dilaksanakan secara serentak dengan pertimbangan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sehingga kemungkinan pelaksanaan secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa melalui tahapan Persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, sebagaimana termuat dalam pasal 41 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Adapun kemungkinan kendala yang akan dihadapi ialah kendala tekhnis, Administrasi, serta potensi terjadinya kecurangan.
Sejak dahulu, sebelum Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ada satuan Masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah tertentu dan berwenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri, Satuan ini disebut sebagai Desa. Pemerintah Indonesia di bentuk untuk menjalankan isi yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke-IV yang merupakan bagian dari tujuan negara, tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum terdapat dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis tahapan dan kendala dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Pemilihan kepala desa dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatur agar dilaksanakan secara serentak dengan pertimbangan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sehingga kemungkinan pelaksanaan secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa melalui tahapan Persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, sebagaimana termuat dalam pasal 41 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Adapun kemungkinan kendala yang akan dihadapi ialah kendala tekhnis, Administrasi, serta potensi terjadinya kecurangan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
