PELAKSANAAN PROSES MEDIASI PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
(STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI NTB)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
M., IKBAL
Subject
347 Hukum acara perdata dan pengadilan
Datestamp
2025-02-20 07:28:01
Abstract :
Pelaksanaan proses mediasi perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 2004. proses pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dan empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Proses penyelesaian perselisihan sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 itu adalah semua mediator diberikan kewenangan untuk melakukan klarifikasi tanpa melihat dimana letak kejadian perkaranya. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator memiliki peran penting dalam melaksanakan sebuah mediasi. Peran penting mediator dalam menangani dan memberikan penyelesaian terhadap kasus-kasus konflik yang ada. Tidak adanya regulasi yang dapat memaksa para pihak yang memiliki perkara hadir dalam sidang mediasi, sehingga proses mediasi yang diadakan oleh mediator menjadi lama. Jumlah mediator yang sedikit membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB menjadi kewalahan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang begitu banyak. Sikap egois dari para pihak dalam mencari kesepakatan dalam pemecahan masalah.
Pelaksanaan proses mediasi perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 2004. proses pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dan empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Proses penyelesaian perselisihan sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 itu adalah semua mediator diberikan kewenangan untuk melakukan klarifikasi tanpa melihat dimana letak kejadian perkaranya. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator memiliki peran penting dalam melaksanakan sebuah mediasi. Peran penting mediator dalam menangani dan memberikan penyelesaian terhadap kasus-kasus konflik yang ada. Tidak adanya regulasi yang dapat memaksa para pihak yang memiliki perkara hadir dalam sidang mediasi, sehingga proses mediasi yang diadakan oleh mediator menjadi lama. Jumlah mediator yang sedikit membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB menjadi kewalahan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang begitu banyak. Sikap egois dari para pihak dalam mencari kesepakatan dalam pemecahan masalah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
