TINJAUAN YURIDIS PROSES PERMOHONAN REKONSTRUKSI BATAS TANAH HAK MILIK (STUDI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BIMA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
SULASUKANDI, SULASUKANDI
Subject
347 Hukum acara perdata dan pengadilan
Datestamp
2025-02-21 06:16:21
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses permohonan rekonstruksi batas tanah hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima dari perspektif hukum. Rekonstruksi batas diperlukan ketika terjadi sengketa akibat hilangnya patok, perbedaan ukuran, atau perubahan fisik tanah. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris dengan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait di BPN Kota Bima serta pemilik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian batas meliputi tahap pengajuan permohonan, pembayaran Biaya pengukuran, pelaksanaan pengukuran, laporan hasil pengukuran dan berita acara,pemasangan patok, dokumentasi dan pemberitahuan. Tahap pelaksanaan melibatkan pengukuran ulang oleh petugas ukur dengan mencari sisa patok atau titik ikat dari pengukuran sebelumnya. Jika patok tidak ditemukan, rekonstruksi batas dilakukan dengan mengukur ulang luas tanah berdasarkan titik ikat dan hasil pengukuran sebelumnya. Faktor-faktor seperti data yang tidak valid, administrasi pertanahan yang tidak tertib, serta adanya masalah antara pemilik tanah dengan tetangga batas dapat memengaruhi pelaksanaan rekonstruksi batas. Upaya penyelesaian sengketa batas dapat dilakukan melalui mediasi (ADR), namun jika tidak berhasil, dapat dilanjutkan melalui proses pengadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses permohonan rekonstruksi batas tanah hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima dari perspektif hukum. Rekonstruksi batas diperlukan ketika terjadi sengketa akibat hilangnya patok, perbedaan ukuran, atau perubahan fisik tanah. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris dengan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait di BPN Kota Bima serta pemilik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian batas meliputi tahap pengajuan permohonan, pembayaran Biaya pengukuran, pelaksanaan pengukuran, laporan hasil pengukuran dan berita acara,pemasangan patok, dokumentasi dan pemberitahuan. Tahap pelaksanaan melibatkan pengukuran ulang oleh petugas ukur dengan mencari sisa patok atau titik ikat dari pengukuran sebelumnya. Jika patok tidak ditemukan, rekonstruksi batas dilakukan dengan mengukur ulang luas tanah berdasarkan titik ikat dan hasil pengukuran sebelumnya. Faktor-faktor seperti data yang tidak valid, administrasi pertanahan yang tidak tertib, serta adanya masalah antara pemilik tanah dengan tetangga batas dapat memengaruhi pelaksanaan rekonstruksi batas. Upaya penyelesaian sengketa batas dapat dilakukan melalui mediasi (ADR), namun jika tidak berhasil, dapat dilanjutkan melalui proses pengadilan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
