IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM MENGATUR PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (STUDI KASUS DINAS PERIDAG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
NINGSIH, INDARNASI
Subject
351 Administrasi Publik
Datestamp
2025-02-24 07:01:19
Abstract :
Pedagang Kaki Lima (PKL) disebut juga dengan pedagang liar atau pedagang eceran yang berdagang di pinggir jalan, emperan toko, bangunan pasar, lapangan terbuka dan tempat lain yang sifatnya sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Keberadaan PKL dianggap mengganggu lalu lintas serta mengakibatkan penataan kabupaten/kota tidak teratur, oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mengatur tata tertib PKL. Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bima dalam mengatur pedagang kaki lima dan mengetahui tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bima untuk mengatur pedagang kaki lima. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, dokumetasi dan wawancara dengan validasi data menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan PKL melalui komunikasi berupa sosialisasi terkait aturan dan izin berdagang bagi PKL serta pengotimalan sumber daya berupa anggaran dan fasilitas, melalui pemberian bantuan rombong bagi PKL, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya lahan alokasi, aggaran dan regulasi yang tidak tegas. Sehingga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menata PKL belum optimal. Maka dari itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas terkait untuk mewujudkan implementasi yang optimal.
Pedagang Kaki Lima (PKL) disebut juga dengan pedagang liar atau pedagang eceran yang berdagang di pinggir jalan, emperan toko, bangunan pasar, lapangan terbuka dan tempat lain yang sifatnya sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Keberadaan PKL dianggap mengganggu lalu lintas serta mengakibatkan penataan kabupaten/kota tidak teratur, oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mengatur tata tertib PKL. Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bima dalam mengatur pedagang kaki lima dan mengetahui tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bima untuk mengatur pedagang kaki lima. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, dokumetasi dan wawancara dengan validasi data menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan PKL melalui komunikasi berupa sosialisasi terkait aturan dan izin berdagang bagi PKL serta pengotimalan sumber daya berupa anggaran dan fasilitas, melalui pemberian bantuan rombong bagi PKL, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya lahan alokasi, aggaran dan regulasi yang tidak tegas. Sehingga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menata PKL belum optimal. Maka dari itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas terkait untuk mewujudkan implementasi yang optimal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
