PERANAN MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
SULASTRI, SULASTRI
Subject
343 Hukum Industri, Keuangan Publik, Milik Publik, Militer, Pajak, Perdagangan & Pertahanan
Datestamp
2021-06-22 07:27:31
Abstract :
Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Adakalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibanya atau tidak memenuhi haknya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan mengenai penyebab timbulnya kasus hubungan industrial, peranan mediator dalam menangani kasus hubungan industrial dan kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus hubungan industrial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sumber data primer di peroleh langsung dari Mediator di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan data skunder diperoleh dari Undang-undang, keputusan mentri, buku, artikel, jurnal, dan media masa. Data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa yang menjadi penyebab kasus hubungan industrial yaitu karena tidak terpenuhinya hak dan tidak dilaksanakanya kewajiban masing-masing pihak. Kasus tersebut biasanya ditangani oleh pihak tenaga kerja khusunya mediator apabila ada laporan dari salah satu atau kedua belah pihak. Indispliner atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, Pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Peranan mediator yaitu pelaksanaan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bisa dikatakan baik, karna sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tetntang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus hubungan industrial Jumlah mediator sedikit dan tidak sebanding dengan kasus yang masuk, kurangnya diklat mediator yang diselenggarakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan, para pihak yang berselisih yang perkara salah satunya berada diluar NTB jadi penyelesainya terhambat.
Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Adakalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibanya atau tidak memenuhi haknya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan mengenai penyebab timbulnya kasus hubungan industrial, peranan mediator dalam menangani kasus hubungan industrial dan kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus hubungan industrial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sumber data primer di peroleh langsung dari Mediator di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan data skunder diperoleh dari Undang-undang, keputusan mentri, buku, artikel, jurnal, dan media masa. Data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa yang menjadi penyebab kasus hubungan industrial yaitu karena tidak terpenuhinya hak dan tidak dilaksanakanya kewajiban masing-masing pihak. Kasus tersebut biasanya ditangani oleh pihak tenaga kerja khusunya mediator apabila ada laporan dari salah satu atau kedua belah pihak. Indispliner atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, Pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Peranan mediator yaitu pelaksanaan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bisa dikatakan baik, karna sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tetntang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus hubungan industrial Jumlah mediator sedikit dan tidak sebanding dengan kasus yang masuk, kurangnya diklat mediator yang diselenggarakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan, para pihak yang berselisih yang perkara salah satunya berada diluar NTB jadi penyelesainya terhambat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
