PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT) TAHUN 2018
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
ANIA, NOVITA
Subject
352 Pemerintah Lokal
Datestamp
2021-06-23 03:43:15
Abstract :
Persoalan penduduk merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingginya laju pernikahan di usia dini. Pernikahan usia dini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya lonjakan pertumbuhan penduduk. Dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk ini menyebabkan beberapa persoalan tersendiri diantaranya kemiskinan, pemerataan pembangunan yang terhambat, dan tingginya angka kelahiran total. Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan usia dini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penulisan ini mengunakan data primer dan data sekunder yaitu yaitu mengunakan teknik studi lapangan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor Adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.
Persoalan penduduk merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingginya laju pernikahan di usia dini. Pernikahan usia dini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya lonjakan pertumbuhan penduduk. Dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk ini menyebabkan beberapa persoalan tersendiri diantaranya kemiskinan, pemerataan pembangunan yang terhambat, dan tingginya angka kelahiran total. Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan usia dini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penulisan ini mengunakan data primer dan data sekunder yaitu yaitu mengunakan teknik studi lapangan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor Adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
