DETAIL DOCUMENT
IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 (STUDI DI DESA O’O KECAMATAN DOMPU)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
FAJRIL, FAJRIL
Subject
342 Hukum Tata Negara 
Datestamp
2021-07-15 00:34:05 
Abstract :
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan factor-faktor yang menghambat dalam pekaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa O?o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian empiris yaitu dengan teknik dalam pengumpulan data studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan juga media informasi lain yang memiliki hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian tersebut, dan observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan serta melakukan interview dan juga wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti, bahwa dapat ambil kesimpulan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O?o mengenai pelaksanaan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O?o lebih terlaksana dan terealisasi, sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yaitu menampung aspirasi masyarakat dan juga melakukan pengawasan kinerja kepala Desa yang harus ditingkatkan lagi dalam pelaksanaanya sehingga penyelenggraan pemerintahan berjalan lebih baik. 
Institution Info

Universitas Muhammadiyah Mataram