IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA TALOKO TAHUN 2021
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
RUMANSYAH, RUMANSYAH
Subject
320 Ilmu Politik
Datestamp
2022-03-01 01:41:02
Abstract :
Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi, seperti penyusunan program kerja yang kini sudah menjadi hak prerogratif pemerintah desa tanpa harus melalui persetujuan pemerintah kecamatan (Korlas Mangoto, 2016:1-2). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. (Sartika Putri, 2013:1). Penelitian ini dilakukan di Desa taloko, kecamatan sanggar kabupaten bima, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana kinerja BPD dalam pembangunan desa taloko tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, kinerja BPD pada tahun 2021 di desa Taloko cukup bagus, karena BPD selalu ikut dalam setiap rapat penetapan, sosialisasi serta pelaksaaan kegiatan yang ada di desa taloko.
Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi, seperti penyusunan program kerja yang kini sudah menjadi hak prerogratif pemerintah desa tanpa harus melalui persetujuan pemerintah kecamatan (Korlas Mangoto, 2016:1-2). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. (Sartika Putri, 2013:1). Penelitian ini dilakukan di Desa taloko, kecamatan sanggar kabupaten bima, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana kinerja BPD dalam pembangunan desa taloko tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, kinerja BPD pada tahun 2021 di desa Taloko cukup bagus, karena BPD selalu ikut dalam setiap rapat penetapan, sosialisasi serta pelaksaaan kegiatan yang ada di desa taloko.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
