ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) NUSA TENGGARRA BARAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
AMELIA, AGUSTIANI
Subject
300.6 Organisasi dan Manajemen di Bidang Ilmu Sosial
Datestamp
2022-03-08 02:56:16
Abstract :
Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mmanusia Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas predikat wilayah bebas korupsi terhadap pelayananpublik serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementeria Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif (Interactic Model of Analysis).Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa efektivitas predikat wilayah bebas korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil Komponen Hasil yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat mencapai nilai sangat baik dengan skor 19,40 dari 20 target yang telah ditetapkan, serta terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dilihat dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapain nilai sangat baik dengan skor 14,50 dari 15 target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yaitu dari pelaksanaan 6 area perubahan, inovasi BILADU (Mobil Layanan Terpadu), serta peran Kepemimpinan Kepala Kanwil yang selalu menjadi role model bagi pegawai. Selanjutnya untuk faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat adalah terbatasanya anggaran dari pemerintah dan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat membuat inovas-inovasi baru agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif.
Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mmanusia Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas predikat wilayah bebas korupsi terhadap pelayananpublik serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementeria Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif (Interactic Model of Analysis).Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa efektivitas predikat wilayah bebas korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil Komponen Hasil yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat mencapai nilai sangat baik dengan skor 19,40 dari 20 target yang telah ditetapkan, serta terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dilihat dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapain nilai sangat baik dengan skor 14,50 dari 15 target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yaitu dari pelaksanaan 6 area perubahan, inovasi BILADU (Mobil Layanan Terpadu), serta peran Kepemimpinan Kepala Kanwil yang selalu menjadi role model bagi pegawai. Selanjutnya untuk faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat adalah terbatasanya anggaran dari pemerintah dan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat membuat inovas-inovasi baru agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
