Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
BAYU, SUBIYANTORO
Subject
321 Sistem Pemerintahan & Negara
Datestamp
2023-02-15 07:03:26
Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara apda Pilkada 2020, berdasarkan aspek Responsibilitas dan faktor-faktor yang memengaruhi responsibilitas. Pada penielitian ini menggunakan 5 aspek responsibilitas, yaitu Responsibilitas Administratif, Responsibilitas Legal, Responsibilitas Politik, Responsibilitas Profesional dan Responsibilitas Moral. Serta 5 faktor yang memengaruhi responsibilitas, yaitu, pemahaman tanggung jawab, pemberian wewenang sesuai tanggung jawab, evaluasi kinerja, tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu, serta komitmen pemimpin. Dari jumlah pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara pada 7 Kabupaten/ kota di Pilkada serentak 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 128 dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara yang masuk dari laporan/temuan dengan 12 dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan, dan 116 telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai dari 5 aspek responsibilitas dan 5 faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan bahwa responsibilitas secara umum telah memberikan pertanggungajwaban yang baik dari segala tahapan penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan dan ketentuan hukum yang ada, serta faktor pendukung yang telah dilakukan sehingga penanganan pelangagran kode etik Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah efektif. Beberapa tindakan yang dilakukan memberikan gambaran penanganan pelanggaran yang berintegritas, profesional, dan kredibel. Dibuktikan dengan telah menyelesaikan semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk pada Pilkada 2020 tanpa ada kendala atau kasus yang bermasalah hingga tingkatan pusat. Semua pelangagran kode etik telah diselesaikan pada tingkatan Bawaslu Provinsi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara apda Pilkada 2020, berdasarkan aspek Responsibilitas dan faktor-faktor yang memengaruhi responsibilitas. Pada penielitian ini menggunakan 5 aspek responsibilitas, yaitu Responsibilitas Administratif, Responsibilitas Legal, Responsibilitas Politik, Responsibilitas Profesional dan Responsibilitas Moral. Serta 5 faktor yang memengaruhi responsibilitas, yaitu, pemahaman tanggung jawab, pemberian wewenang sesuai tanggung jawab, evaluasi kinerja, tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu, serta komitmen pemimpin. Dari jumlah pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara pada 7 Kabupaten/ kota di Pilkada serentak 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 128 dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara yang masuk dari laporan/temuan dengan 12 dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan, dan 116 telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai dari 5 aspek responsibilitas dan 5 faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan bahwa responsibilitas secara umum telah memberikan pertanggungajwaban yang baik dari segala tahapan penanganan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan dan ketentuan hukum yang ada, serta faktor pendukung yang telah dilakukan sehingga penanganan pelangagran kode etik Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah efektif. Beberapa tindakan yang dilakukan memberikan gambaran penanganan pelanggaran yang berintegritas, profesional, dan kredibel. Dibuktikan dengan telah menyelesaikan semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk pada Pilkada 2020 tanpa ada kendala atau kasus yang bermasalah hingga tingkatan pusat. Semua pelangagran kode etik telah diselesaikan pada tingkatan Bawaslu Provinsi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
