KARAKTERISTIK KONTRAK DAN LEGAL REASONING PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO. 272 / PDT.G / 2017 / PN.BDG TERKAIT KLAIM GARANSI BANK PADA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
Djamil, Abdurachman Malik
Subject
344 Hukum Sosial
Datestamp
2023-11-20 03:11:25
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan kedudukan bank garansi serta legal reasoning Putusan No. 272 / PDT.G / 2017 / PN.BDG Terkait Klaim Garansi Bank yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan praktek rutin yang sumber anggaran kegiatannya berasal dari APBN/APBD dan/atau pinjaman luar dan dalam negeri. Hadirnya lapangan hukum jaminan pada fase pra dan pasca kontrak dalam hubungan kontraktual antara PA/KPA/PPKdengan pihak penyedia merupakan implementasi hadirnya asas iktikad baik (bona fides). Kendati terdapat jaminan pada fase pelaksanaan kontrak, tidak menutup kemungkinan wanprestasiterhadap perjanjian pokok. Implikasinya, penjamin sebagai borgtocthdalam hubungan kontrak berkewajiban membayar hutang debitur (penyedia) apabila terjadi wanprestasi. PPK sebagai wakil pemerintah yang melakukan hubungan hukum kontraktual dengan pihak penyedia telah melakukan klaim jaminan uang muka. Namun penjamin enggan melakukan pencairan warkat garansi bank (jaminan). Hal ini berujung pada klaim melalui lembaga peradilan. Oleh pengadilan sebagaimana putusannya No. 272 / PDT.G / 2017 / PN.BDG menyatakan jika PPK tidak memiliki legal standingdalam mengajukan gugatan. Metode penelitian yang digunakan normative-doctrinal, sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui pendekatan conceptual approach, statuta approach dancase study. Penelitian ini menggunakan teori kontrak dan perspektif hermeneutika sebagai basis dasar optik interpretasi teks (putusan)yang dihubungkan dengan realisme hukum yang dikemukaan oleh Holmes. Sehingga peneliti memperoleh meaning sense atau menangkap makna yang berarti melalui proses dialektika dari bagian kepada keseluruhan dan dari keseluruhan kepada bagian sebagai ciri khas dari lingkar hermeneutika Gadamer pada ruang praktek peradilan. Adapun hasil penelitian ini pertama karakteristik kontrak pada pengadaan barang jasa pemerintah mengandung sifat hybridyang disebabkan adanya warna publik pada subyek maupun fase kontrak, keduaGaransi Bank memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai bentuk mitigasi resiko kerugian keuangan negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketigaklaim Garansi Bank melalui lembaga peradilan mengandung kekaburan norma (obscure of norm) disebabkan antara perjanjian pokok dengan garansi bank (accessoir) memiliki sistem penormaan yang berdiri sendiri yang tidak di atur diatur di dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan kedudukan bank garansi serta legal reasoning Putusan No. 272 / PDT.G / 2017 / PN.BDG Terkait Klaim Garansi Bank yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan praktek rutin yang sumber anggaran kegiatannya berasal dari APBN/APBD dan/atau pinjaman luar dan dalam negeri. Hadirnya lapangan hukum jaminan pada fase pra dan pasca kontrak dalam hubungan kontraktual antara PA/KPA/PPKdengan pihak penyedia merupakan implementasi hadirnya asas iktikad baik (bona fides). Kendati terdapat jaminan pada fase pelaksanaan kontrak, tidak menutup kemungkinan wanprestasiterhadap perjanjian pokok. Implikasinya, penjamin sebagai borgtocthdalam hubungan kontrak berkewajiban membayar hutang debitur (penyedia) apabila terjadi wanprestasi. PPK sebagai wakil pemerintah yang melakukan hubungan hukum kontraktual dengan pihak penyedia telah melakukan klaim jaminan uang muka. Namun penjamin enggan melakukan pencairan warkat garansi bank (jaminan). Hal ini berujung pada klaim melalui lembaga peradilan. Oleh pengadilan sebagaimana putusannya No. 272 / PDT.G / 2017 / PN.BDG menyatakan jika PPK tidak memiliki legal standingdalam mengajukan gugatan. Metode penelitian yang digunakan normative-doctrinal, sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui pendekatan conceptual approach, statuta approach dancase study. Penelitian ini menggunakan teori kontrak dan perspektif hermeneutika sebagai basis dasar optik interpretasi teks (putusan)yang dihubungkan dengan realisme hukum yang dikemukaan oleh Holmes. Sehingga peneliti memperoleh meaning sense atau menangkap makna yang berarti melalui proses dialektika dari bagian kepada keseluruhan dan dari keseluruhan kepada bagian sebagai ciri khas dari lingkar hermeneutika Gadamer pada ruang praktek peradilan. Adapun hasil penelitian ini pertama karakteristik kontrak pada pengadaan barang jasa pemerintah mengandung sifat hybridyang disebabkan adanya warna publik pada subyek maupun fase kontrak, keduaGaransi Bank memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai bentuk mitigasi resiko kerugian keuangan negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketigaklaim Garansi Bank melalui lembaga peradilan mengandung kekaburan norma (obscure of norm) disebabkan antara perjanjian pokok dengan garansi bank (accessoir) memiliki sistem penormaan yang berdiri sendiri yang tidak di atur diatur di dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
