TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLA TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DAN PENGGARAP TAMBAK (studi di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
ISWANDI, ISWANDI
Subject
347 Hukum acara perdata dan pengadilan
Datestamp
2024-03-22 02:11:08
Abstract :
Perjanjian bagi hasil ini di dasari oleh pemilik tambak yang ingin memungut hasil dari tambak atau ingin memanfaatkan tambaknya, tapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanah tambaknya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetaui perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada Tambak Garam Desa PenaPali Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di Desa PenaPali Kecamatan Woha Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tambak garam Desa penapali Kecamatan woha Kabupaten Bima yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisi turun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut dan hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua bela pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah tambak garam di Desa penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, (2) Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian Tambak Garam Desa Penapali KecamatanWoha Kabupaten Bima dengan adanya penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia dapat. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh kepala desa untuk memutuskan akhir dari permasalahan tersebut.
Perjanjian bagi hasil ini di dasari oleh pemilik tambak yang ingin memungut hasil dari tambak atau ingin memanfaatkan tambaknya, tapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanah tambaknya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetaui perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada Tambak Garam Desa PenaPali Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di Desa PenaPali Kecamatan Woha Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tambak garam Desa penapali Kecamatan woha Kabupaten Bima yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisi turun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut dan hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua bela pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah tambak garam di Desa penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, (2) Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian Tambak Garam Desa Penapali KecamatanWoha Kabupaten Bima dengan adanya penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia dapat. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh kepala desa untuk memutuskan akhir dari permasalahan tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
