Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jember
Author
SUCI, IVIDA DEWI AMRIH
Subject
Penjualan Benda Tak Bergerak
Datestamp
2019-11-13 01:51:23
Abstract :
Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian harta pailit saja. Jika kurator salah menafsirkan makna kata “ijin†sama dengan makna kata “penetapanâ€, sedangkan dalam hukum kepailitan hakim pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan yang mengandung sengketa (dispute), hal ini jelas merugikan semua pihak yang berkaitan dengan pailit karena seharusnya dalam hal ini kurator memaknai kata ijin kepada hakim pengawas untuk meminta penetapan pada pengadilan niaga sesuai pasal 91 Undang-undang Kepailitan. Oleh karena kurator salah menafsirkan materi pasal 185 ayat (2) Undangundang Kepailitan tentang makna ijin, hal tersebut akibat pasal 185 ayat (2) Undangundang kepailitan tidak mempunyai kepastian hukum. Terhadap kesalahan pemaknaan pasal yang tidak mempunyai kepastian hukum yang tidak mengandung azas keadilan tersebut maka kurator tidak bertanggungjawab apabila ada kerugian pada pihak yang terkait.
Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian harta pailit saja. Jika kurator salah menafsirkan makna kata “ijin†sama dengan makna kata “penetapanâ€, sedangkan dalam hukum kepailitan hakim pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan yang mengandung sengketa (dispute), hal ini jelas merugikan semua pihak yang berkaitan dengan pailit karena seharusnya dalam hal ini kurator memaknai kata ijin kepada hakim pengawas untuk meminta penetapan pada pengadilan niaga sesuai pasal 91 Undang-undang Kepailitan. Oleh karena kurator salah menafsirkan materi pasal 185 ayat (2) Undangundang Kepailitan tentang makna ijin, hal tersebut akibat pasal 185 ayat (2) Undangundang kepailitan tidak mempunyai kepastian hukum. Terhadap kesalahan pemaknaan pasal yang tidak mempunyai kepastian hukum yang tidak mengandung azas keadilan tersebut maka kurator tidak bertanggungjawab apabila ada kerugian pada pihak yang terkait.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
