PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH TNI-AL
DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
SETIADHI MAKMUR, FIRMAN
Prof. Dr. Muhadar, Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. (LECTURER ID : 0017035901)
Kaisaruddin Kamaruddin, SH. (LECTURER ID : 0020036601)
Prof. Dr. Muhadar, Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. (LECTURER ID : 0017035901)
Kaisaruddin Kamaruddin, SH. (LECTURER ID : 0020036601)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-11-04 01:18:34
Abstract :
FIRMAN SETIADHI MAKMUR (B11107 612). Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan oleh TNI-AL (dibimbing oleh Muhadar dan Kaisaruddin Kamaruddin). Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEEI) Guna mengetahui sejauhmana upaya TNI-AL dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Penelitian ini dilaksanakan Di Kota Makassar dan memilih instansi Lantamal VI Kota Makassar dan Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) lebih didasari oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat dominan oleh karena di wilayah ZEEI banyak mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati yang berlimpah. Motivasi memperoleh keuntungan besar dari segi bisnis mendorong untuk melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan di wilayah ZEEI. (2) Penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh TNI-AL dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk preventif mengarah kepada upaya pencegahan terhadap niat pihakpihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran dilaut, seperti: memfokuskan kehadiran unsur laut dan patrol udara maritim di perairan perbatasan dan jalur ?jalur strategik serta perairan rawan selektif. Sedangkan, bentuk represif yaitu TNI-AL senantiasa menindak tegas pihakpihak tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana di laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku upaya ini dilakukan secara cepat untuk menghindari timbulnya kerugian dan klaim dari pihak yang di rugikan,konsisten dengan penerapan sanksi yang seimbang dan dengan adanya efek penjeraan, serta profesional dengan tindakan aparat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
FIRMAN SETIADHI MAKMUR (B11107 612). Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan oleh TNI-AL (dibimbing oleh Muhadar dan Kaisaruddin Kamaruddin). Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEEI) Guna mengetahui sejauhmana upaya TNI-AL dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Penelitian ini dilaksanakan Di Kota Makassar dan memilih instansi Lantamal VI Kota Makassar dan Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) lebih didasari oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat dominan oleh karena di wilayah ZEEI banyak mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati yang berlimpah. Motivasi memperoleh keuntungan besar dari segi bisnis mendorong untuk melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan di wilayah ZEEI. (2) Penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh TNI-AL dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk preventif mengarah kepada upaya pencegahan terhadap niat pihakpihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran dilaut, seperti: memfokuskan kehadiran unsur laut dan patrol udara maritim di perairan perbatasan dan jalur ?jalur strategik serta perairan rawan selektif. Sedangkan, bentuk represif yaitu TNI-AL senantiasa menindak tegas pihakpihak tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana di laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku upaya ini dilakukan secara cepat untuk menghindari timbulnya kerugian dan klaim dari pihak yang di rugikan,konsisten dengan penerapan sanksi yang seimbang dan dengan adanya efek penjeraan, serta profesional dengan tindakan aparat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
