TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYUSUNAN
RENCANA TUNTUTAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
HADIANTO, ZEN
Subject
K Law (General)
Datestamp
2025-02-19 06:58:50
Abstract :
Abstrak Menurut versi Transparancy International Indonesia (TII) dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012 di Hotel atlet Century Park, di tingkat dunia Indonesia tahun ini mendapatkan skor IPK sebesar 32, menduduki peringkat 118 dari 176 negara yang diukur, sementara untuk kawasan asia tenggara indonesia menempati peringkat bawah, tertinggal dibawah singapura dengan skor IPK 87 di peringkat 5 dunia, Brunei Darusallam dengan IPK 55 di peringkat 46, Malaysia IPK 49 diperingkat 54, Thailand IPK 37 di peringkat 88, Pilipina IPK 34 diperingkat 108, dan Timor Leste 33, sementara Vietnam berada dibawah indonesia dengan IPK 31di peringkat 123 demikian juga dengan Myanmar dengan IPK 15 di peringkat 172 (Priatmojo, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di indonesia yang masih tinggi dan belum ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kondisi maraknya korupsi di negara inimenjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat maupun pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum yang berlaku.Kondisi penegakan hukum di indonesia selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Konsep Feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur penegakkannya.
Abstrak Menurut versi Transparancy International Indonesia (TII) dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012 di Hotel atlet Century Park, di tingkat dunia Indonesia tahun ini mendapatkan skor IPK sebesar 32, menduduki peringkat 118 dari 176 negara yang diukur, sementara untuk kawasan asia tenggara indonesia menempati peringkat bawah, tertinggal dibawah singapura dengan skor IPK 87 di peringkat 5 dunia, Brunei Darusallam dengan IPK 55 di peringkat 46, Malaysia IPK 49 diperingkat 54, Thailand IPK 37 di peringkat 88, Pilipina IPK 34 diperingkat 108, dan Timor Leste 33, sementara Vietnam berada dibawah indonesia dengan IPK 31di peringkat 123 demikian juga dengan Myanmar dengan IPK 15 di peringkat 172 (Priatmojo, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di indonesia yang masih tinggi dan belum ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kondisi maraknya korupsi di negara inimenjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat maupun pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum yang berlaku.Kondisi penegakan hukum di indonesia selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Konsep Feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur penegakkannya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
