TINJAUAN JURIDIS PRIVATISASI BUMN MELALUI KOMBINASI PARTNER STRATEGIS DAN PENAWARAN UMUMPERDANA(INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO)DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA JurisdictionOverviewof StateOwned Enterprises(SOEs)Privatization Through theCombination o
Total View This Week0

Institusion

Universitas Hasanuddin

Author

Ida Faridha (STUDENT ID : PO903208001)
Prof.Dr. Abdullah Marlang, S.H.M.H. (LECTURER ID : )

Subject

K Law (General) 

Datestamp

2021-11-15 02:57:55 

Abstract :
Ida Faridha. Tinjauan Juridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Melalui Kombinasi Partner Strategis (Direct Placement) dan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara (Dibimbing oleh Abdullah Marlang dan Aminuddin Ilmar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerapan metode privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program partner strategis (Direct Placement) dan penawaran umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) dan sejauh mana penerapan metode privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Program Partner Strategis (Direct Placement) dan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Telkom Kendari, sebagai salah satu cabang PT Telkom Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan privatisasi BUMN dengan metode Initial Public Offering (IPO) dan partner strategis (Direct Placement) memberikan akibat hukum berupa perubahan pengaturan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, pelaksanaan privatisasi melalui kombinasi Initial Public Offering (IPO) dan partner strategis (Direct Placement) pada PT Telkom dikaitkan dengan tujuan pelaksanaan privatisasi dapat dikatakan telah memenuhi kriteria tujuan dari privatisasi BUMN yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu memberikan peningkatan kinerja perusahaan, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan PT Telkom, adanya akses ke pasar internasional, adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya perubahan budaya kerja, dan dapat menutup defisit dan meningkatkan APBN. 

File :
idafaridha-2743-1-10-idaf-1 1-2.pdf
idafaridha-2743-1-10-idaf-1 dapus-lam.pdf
idafaridha-2743-1-10-idaf-1.pdf