Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
Hutomo Mandala Putra (STUDENT ID : B11114040)
Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH. (LECTURER ID : 0001015702)
Dr. Anshori Ilyas, SH., MH. (LECTURER ID : 0007075601)
Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH. (LECTURER ID : 0001015702)
Dr. Anshori Ilyas, SH., MH. (LECTURER ID : 0007075601)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-11-09 06:38:36
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan mengikat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-VII/2009 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Putusan 137/PUU-VII/2009) dan implikasi yuridis jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009. Kajian ini penting mengingat setiap putusan hakim harus terpahami dengan baik sehingga eksekusinya sesuai kehendak putusan Penelitian ini merupakan tipe penelitian nomatif. Bahan hukum dikumpulkan berupa bahan pustaka, baik peraturan perundang-undangan putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum dianalisis dengan pendekatan undang-undang dan konseptual serta menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan dasar pembentuk amar putusan. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Selain itu, terjadinya perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan norma yang dibatalkan dalam amar putusan Mahakamah Konstitusi akan bermplikasi pada ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi ketidakpastian itu maka pelaksanaan putusan harus melihat dan berdasar pada pertimbangan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan mengikat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-VII/2009 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Putusan 137/PUU-VII/2009) dan implikasi yuridis jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009. Kajian ini penting mengingat setiap putusan hakim harus terpahami dengan baik sehingga eksekusinya sesuai kehendak putusan Penelitian ini merupakan tipe penelitian nomatif. Bahan hukum dikumpulkan berupa bahan pustaka, baik peraturan perundang-undangan putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum dianalisis dengan pendekatan undang-undang dan konseptual serta menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan dasar pembentuk amar putusan. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Selain itu, terjadinya perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan norma yang dibatalkan dalam amar putusan Mahakamah Konstitusi akan bermplikasi pada ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi ketidakpastian itu maka pelaksanaan putusan harus melihat dan berdasar pada pertimbangan hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
