PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI PADA
YAYASAN PENDIDIKAN DULUWO LIMO LO POHALAA ATAS ASET
DAERAH KABUPATEN GORONTALO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
HIJRIAH MAULANI NANDA SYAPUTRI (STUDENT ID : B11109153)
Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS. (LECTURER ID : 0020045403)
Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS. (LECTURER ID : 0020045403)
Subject
JX International law
Datestamp
2021-11-10 00:43:27
Abstract :
ABSTRAK HIJRIAH MAULANI NANDA SYAPUTRI (NIM B11109153) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pada Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Atas Aset Daerah Kabupaten Gorontalo (dibimbing oleh Syamsul Bahri dan Ruslan Hambali). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Administrasi pada Yayasan Pendidikan Dulyuwo Limo Lo Pohalaa atas aset daerah Kabupaten Gorontalo, demikian juga untuk menjelaskan status dari aset daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan sasaran penelitian pada kantor Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data penelitian terdiri dari data primer yang diambil dari wawancara langsung dan data sekunder melalui informasi yang diperoleh secara tidak langsung seperti data, literatur yang relevan, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian disajikam secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, kemudian menggambarkan mengenai permasalahn yang dibahas. Hasil penelitian pada aset pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang dikelola oleh yayasan pendidikan DLP diperoleh dalam bentuk hibah dan pinjam pakai, yang keputusan DPRD atas hibah tersebut tidak diiukuti dengan perjanjian hibah dan akta notaris, begipula dengan Keputusan Bupati atas pinjam pakai yang tidak diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, selain itu regulasi yang mengatur tentang pinjam pakai aset daerah hanya dapat dilaksanakan antar sesama instansi pemerintah bukan pihak ketiga. Dalam hal Pertanggungjawaban Hukum Administrasi atas aset daerah Kabupaten Gorontalo, dari segi legalitas bahwa keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan berhubungan dengan aset berupa tanah dan bangunan, tidak ada yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi unsur, dan dapat dikatakan batal demi hukum. Sehingganya aset-aset tersebut masih menjadi sepenuhnya milik pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang masih membutuhkan pertanggungjawaban dari pihak yayasan berupa laporan kondisi, penggunaan, dan pengembangan aset, yang selama ini belum pernah dilaksanakan oleh pihak yayasan.
ABSTRAK HIJRIAH MAULANI NANDA SYAPUTRI (NIM B11109153) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pada Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Atas Aset Daerah Kabupaten Gorontalo (dibimbing oleh Syamsul Bahri dan Ruslan Hambali). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Administrasi pada Yayasan Pendidikan Dulyuwo Limo Lo Pohalaa atas aset daerah Kabupaten Gorontalo, demikian juga untuk menjelaskan status dari aset daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan sasaran penelitian pada kantor Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data penelitian terdiri dari data primer yang diambil dari wawancara langsung dan data sekunder melalui informasi yang diperoleh secara tidak langsung seperti data, literatur yang relevan, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian disajikam secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, kemudian menggambarkan mengenai permasalahn yang dibahas. Hasil penelitian pada aset pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang dikelola oleh yayasan pendidikan DLP diperoleh dalam bentuk hibah dan pinjam pakai, yang keputusan DPRD atas hibah tersebut tidak diiukuti dengan perjanjian hibah dan akta notaris, begipula dengan Keputusan Bupati atas pinjam pakai yang tidak diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, selain itu regulasi yang mengatur tentang pinjam pakai aset daerah hanya dapat dilaksanakan antar sesama instansi pemerintah bukan pihak ketiga. Dalam hal Pertanggungjawaban Hukum Administrasi atas aset daerah Kabupaten Gorontalo, dari segi legalitas bahwa keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan berhubungan dengan aset berupa tanah dan bangunan, tidak ada yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi unsur, dan dapat dikatakan batal demi hukum. Sehingganya aset-aset tersebut masih menjadi sepenuhnya milik pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang masih membutuhkan pertanggungjawaban dari pihak yayasan berupa laporan kondisi, penggunaan, dan pengembangan aset, yang selama ini belum pernah dilaksanakan oleh pihak yayasan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
