TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI
PENGAWAS INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bengkulu
Author
Fauzi, Harryr Raditya
Somi, Elektison
Meiliala, Katamelem S
Somi, Elektison
Meiliala, Katamelem S
Subject
K Law (General)
Datestamp
2014-10-10 16:24:13
Abstract :
Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan- penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui hambatan Inspektorat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan tahapan editing dan coding, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya inspektorat daerah kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat melaksanakan perannya secara optimal khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti dengan adanya kecurangan instansi untuk memperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelola dalam SKPD. Bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat, namun hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan dana sarana dan prasarana yang untuk Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan- penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui hambatan Inspektorat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan tahapan editing dan coding, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya inspektorat daerah kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat melaksanakan perannya secara optimal khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti dengan adanya kecurangan instansi untuk memperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelola dalam SKPD. Bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat, namun hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan dana sarana dan prasarana yang untuk Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
